Jakarta, Gatra.com - Hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar buka puasa bersama pimpinan lembaga negara. Jokowi juga memanfaatkan pertemuan ini untuk membahas rencana pemindahan ibukota.

Jokowi mengatakan pemerintah telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkaji detail dari aspek ekonomi, sosial, politik dan lingkungan.

“Kita serius dalam hal ini karena sejak 3 tahun lalu dibahas di internal dan 1,5 tahun Bappenas melakukan kajian yg lebih detail,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5).. Ia memaparkan Pulau Jawa dihuni 57% dari total penduduk Indonesia, padahal di pulau-pulun lain masih banyak yang kosong.

Lalu soal lingkungan, terutama terkait kebencanaan, Pulau Jawa berada dalam kawasan cincin api serta banjir. Ketersediaan air bersih pun ke depan akan menjadi masalah. Pemerintah akan menindaklanjuti rencana ini dengan berkonsultasi dengan lembaga negara terkait, dari sisi hukum maupun politik. “Pemindahan ibukota ini akan segera kita putuskan. Tapi saat ini kita akan konsultasikan kepada lembaga-lembaga terkait ini,” ujarnya.

Pemerintah menyiapkan 3 opsi daerah beserta ketersediaan lahannya, tanpa menyebut lokasi persisnya. “Ada 80 ribu hektar, 120 ribu hektar dan 300 ribu hektar,” paparnya.

Ketiganya cukup untuk memenuhi kebutuhan lahan calon ibukota negara baru. “Kita tahu di Jakarta ini ada 66 ribu hektar sehingga apa yang tersedia sudah cukup hanya untuk ibu lkota pemerintahan,” ia menjelaskan.

Masalah biaya, Jokowi menjelaskan tak ada masalah asalkan tidak dikerjakan dalam 1 tahun. Ia juga meminta pembiayaannya tidak membebani kas negara.

“Anggaran, kita siap untuk melaksanakan. Tapi saya sampaikan kepada Menkeu (Menteri Keuangan) agar tidak membebani APBN,” pungkasnya.

Pada acara buka puasa ini hadir Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Agus Hermanto, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama jajaran menteri kabinet kerja.

Reporter: Putri Kartika Utami

Editor: Bernadetta Febriana