Kulonprogo, Gatra.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hingga rampungnya pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta pada akhir tahun ini, bandara ini  melayani maksimal lima penerbangan per jam.

“Mulai 6-10 Mei sudah dipastikan tiga maskapai yang melayani penerbangan komersil yaitu Citilink, Batik Air, dan Lion Air. Maskapai yang lain akan menyusul dan sekarang dalam tahap pengurusan dokumen,” ucap Menhub usai mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau bandara baru ini, Sabtu (4/5) pagi.

Menurut Menhub, ketiga maskapai ini akan menambah slot penerbangan rute Jakarta-Yogyakarta. Sedangkan maskapai lain sedang mengajukan dokumen mengenai penerbangan dengan rute lain dalam dua bulan mendatang.

Kementerian Perhubungan memberikan kebebasan kepada maskapai untuk menentukan rute. Kewenangan pemerintah hanya mengarahkan.

“Tapi mengingat kapasitas terminal yang belum masksimal, sampai akhir tahun ini kami targetkan paling banyak lima penerbangan per jam,” lanjut Menhub.

Budi mengatakan, setelah beroperasi pada Senin (6/5), Presiden Joko Widodo meresmikan bandara ini pada pertengahan Mei. Menurutnya, dengan kehadiran bandara baru ini, penerbangan dari dan ke DIY akan memiliki banyak slot.

Apalagi menjelang Lebaran slot penerbangan di DIY selalu penuh. Bandara Internasional Yogyakarta menjadi solusi atas masalah slot penerbangan terbatas di DIY.

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti menambahkan soal tarif tiket penerbangan yang akan berubah megingat sejak 2014 batas tarif penerbangan stagnan.

‘’Ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahaan tarif tiket ini. Mulai dari nilai tukar uang, harga avtur yang fluktuatif, suku cadang armada, sampai pembiyaan kru. Masalah ini sedang kami diskusikan dengan perwakilan maskapai,” katanya mewakili Menhub.

Evaluasi atas tarif tiket ini juga berhubungan dengan biaya sewa dan pelayanan navigasi di bandara. Meski bukan faktor utama, perubahan  kedua biaya itu akan sangat berdampak pada tarif tiket.

Polana meminta pengertian masyarakat karena selama ini maskapai penerbangan tak hanya fokus pada rute-rute yang ramai penumpang. Maskapai  juga melayani rute sepi sehingga berdampak pada pengeluaran.

“Biasanya maskapai melakukan subsidi silang dari rute ramai ke rute sepi. Ini wajar sebagai bentuk layanan ke masyarakat,” ujarnya.

Selain menunggu masukan dari maskapai, Polana bilang Kemenhub juga menunggu rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Ombudsman Republik Indonesia soal tarif tiket ini.