Jakarta, Gatra.com - Pengamanan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terlihat lebih ketat seiring meningkatnya desakan untuk menghentikan penghitungan suara yang dilakukan KPU.

Ketua KPU Arief Budiman menyebutkan terkait pengamanan, menyerahkan prosedurnya kepada pihak berwajib. Sebab, aparat kemanan lebih memahami bagaimana dan tindakan apa yang harus dilakukan.

"Diperlukan kawat barier, ya silahkan pasang. Dibutuhkan tambahan personil ya silahkan, kan mereka yang tau betul dalam situasi begini harus ada alat apa, jumlah personilnya berapa, kita percayakan semua," ujar dia selang waktu istirahat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di kantornya, Jakarta, Sabtu (4/5).

Ia menyebut bahwa pengamanan itu dibuat bukan karena munculnya desakan penghentian penghitungan suara. "Enggaklah, itu kan dalam berdemokrasi kan biasa, semua memberi pendapat, nggak apa-apa," ujar dia.

Selain itu, kepada para pihak yang merasa keberatan dengan situng yang dilakukan KPU, mereka dapat melaporkan protesnya kepada badan pengawas pemilu (Bawaslu).

"Kalau ada keberatan kepada prosedur rekapnya, terhadap pencatatan hasilnya, kan bisa dilakukan (lapor) di Bawaslu, tapi kalau ada tindakan pidananya, itu kita serahkan kepada aparat pemantau," jelas dia.