Jakarta, Gatra.com - Calon legislatif DPR-RI 2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wahab Talaohu angkat suara terkait eksistensi oknum yang dianggap memiliki beban Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu di kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Wahab yang juga aktivis ‘98 mengatakan jika nanti Jokowi-Ma’ruf terpilih menjadi presiden serta wakil presiden periode 2019-2024, maka orang-orang yang memiliki indikasi melakukan korupsi atau pelanggar HAM, jangan lagi dilibatkan kedalam kabinet.

“Saya kira di kabinet berikutnya jika Jokowi-Ma’ruf terpilih kembali menjadi presiden dan wakil presiden, sudah sepantasnya di kabinet selanjutnya jangan lagi dilibatkan oleh beban-beban masa lalu,” katanya saat diwawancarai pasca diskusi publik dengan para aktivis ‘98 di Jakarta, Jumat malam (3/5).

Tidak sampai disitu, Wahab bahkan menyebut nama ketua umum partainya sendiri, yaitu Wiranto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) di rezim saat ini sebagai salah satu orang yang seharusnya tidak berada di dalam tubuh pemerintahan.

“Ya tidak boleh ada lagi. Kami akan tawarkan kepada Jokowi jika pemerintahan selanjutnya jangan lagi diisi oleh orang-orang yang dianggap publik sebagai pelanggar HAM, termasuk Pak Wiranto. Jangan ada lagi orang-orang seperti itu,” ungkapnya dengan tegas.

Kader partai Hanura ini menyampaikan hal tersebut dalam upaya untuk membawa para pejuang reformasi tahun 1998 ke dalam badan eksekutif di era kepemimpinan selanjutnya yang mana diklaim memiliki nilai-nilai anti korupsi serta tanggap terhadap persoalan HAM.

“Aktivis 98 adalah aset negara yang sudah melahirkan reformasi sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang hari ini. Oleh karena itu mereka pantas untuk bergabung dengan pemerintahan,” imbuhnya.