Jakarta, Gatra.com - Indonesia pada Mei tahun ini mendapat giliran sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Posisi penting ini dianggap dapat menaikan nama Indonesia di mata dunia dan dapat mempermudah akses Indonesia mendapat dukungan internasional.

"Sejak Juni 2018 lalu Indonesia sudah melakukan pendekatan bilateral dengan negara-negara besar di DK PBB," ungkap Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Febrian Alphyanto Ruddyard di Gedung Kemenlu, Jakarta Pusat, Kamis (2/5).

Negara-negara besar yang dimaksud adalah negara anggota tetap DK PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, dan Tiongkok. Febrian mengatakan Indonesia sudah mempresentasikan misi prioritas dan juga red light atau hal genting kepada lima negara tersebut secara personal.

"Partnership tidak bisa diperoleh kalau tidak ada trust, trust tidak bisa diperoleh kalau kita tidak konsisten, trust tidak bisa diperoleh kalau sifatnya mendadak," tambah Febrian.

Karena hal itu, Febrian menyatakan kesuksesan presidensi Indonesia di DK PBB sesungguhnya juga bergantung pada hubungan-hubungan yang sifatnya personal dan eksklusif seperti ini. Kepercayaan antar negara itu bukanlah hal yang diberikan, tetapi didapatkan.

Febrian menambahkan seringnya sebuah usulan mati di DK PBB adalah karena kurangnya sosialisasi dari negara peng-inisiasi kepada negara-negara lain secara eksklusif. Oleh karena itu, Indonesia di masa presidensi ini akan menjamin kelancaran hubungan multilateral diatas tulang punggung hubungan bilateral.