Tanjung Jabung Barat, Gatra.com - Luasnya kawasan mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menjadi perhatian pemerintah pusat. Bahkan Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan sangat potensial untuk membuat pusat mangrove di Tanjung Jabung Barat.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat, Kamis (2/5) siang, digelar rapat koordinasi antara Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Pemkab Tanjung Jabung Barat.
Dalam pemaparannya, Bupati Tanjung Jabung Barat, Safrial, menjelaskan luasan mangrove di tiga kecamatan di Tanjung Jabung Barat. Total luasnya mencapai 17.000 hektare. "Sekitar 17.000 hektar ini terdapat di Kecamatan Pengabuan, Kuala Betara, dan Tungkal Ilir," katanya.
Safrial juga menyebutkan keseriusan pemerintah kabupaten dalam mengelola mangrove. Arah kebijakannya untuk memaksimalkan fungsi ekologis, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial kawasan mangrove. Ini dibuktikan dengan anggaran yang telah digelontorkan pemerintah untuk pengembangan wisata mangrove.
Sementara untuk pelestarian hutan mangrove, pemerintah selalu memberikan sosialisasi tentang fungsi hutan mangrove untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Safrial berharap, dari mangrove ada fungsi ekonomi yang tercipta dengan mendatangkan wisatawan. "Kita mendapatkan bantuan dari pusat akan kita buat tracking, menara pantau untuk melihat mangrove dan laut," ujarnya.
Sedangkan tingkat keberhasilan rehabilitasi mangrove di kabupaten Tanjab Barat cukup tinggi. Seperti tanam tinggal memiliki tingkat keberhasilan 50 persen dan tanam pada lokasi tanah kering tingkat keberhasilan mencapai 70 persen.
Menyikapi pemaparan Safrial, Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman, Sahat Panggabean menekankan bahwa Kemenko Kemaritiman akan memberi penekanan pada poin-poin yang selama ini menjadi kendala rehabilitasi mangrove. Poin-poin tersebut yakni masalah bibit, masalah kesesuaian lahan, juga masalah terkait kebijakan pemanfaaatan lahan untuk keekonomian oleh pemerintah daerah. Selain itu juga terkait masalah perawatan pasca penanaman.
"Kita mengupayakan di masa depan kita dapat membuat pusat mangrove. Dimana di dalamnya terdapat informasi dan referensi mangrove Indonesia dan dunia," ujar Asdep Sahat.
Pihaknya mengaku tertarik untuk pengembangan mangrove di kabupaten Tanjung Jabung Barat. Apalagi kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kawasan hutan mangrove yang cukup luas. Untuk itu pihak Kemenko akan memberikan beberapa solusi terkait masalah mangrove yang ada. Seperti diantaranya rencana pembuatan budidaya bibit mangrove lokal, kerja sama pemetaan dan pengawasan lahan. Kemudian menjalin kerjasama yang lebih intensif lagi dengan TNI AL dan juga akademisi.
"Untuk membangun rasa memiliki terhadap lahan-lahan mangrove ini, kita juga harus dapat mendorong nilai keekonomian mangrove. Agar masyarakat bisa merasakan manfaat sekaligus melestarikan. Misalnya, nelayan yang dulu sulit mencari ikan atau kepiting, bila ekosistemnya kembali sehat, dijamin ikan-ikan akan datang. Nah nilai-nilai keekonomian dari bakau yang lestari ini perlu kita dorong," katanya.