London, Gatra.com - Departemen Transportasi Inggris membatalkan kontrak layanan feri ekstra setelah Brexit. Mengakhiri kontrak dengan Brittany Ferries dan DFDS membebani pembayar pajak lebih dari £50 juta.

Dilansir dari BBC, Pemerintah Inggris membeli muatan senilai £89 dari kedua perusahaan di atas. Sebagian dari muatan itu mungkin dijual, tetapi jutaan pound bisa hilang begitu saja.

Kontrak dirancang untuk mengurangi tekanan pada Pelabuhan Dover dengan menciptakan layanan ekstra di pelabuhan lain.

Pada bulan Februari, Departemen Transportasi dipaksa membatalkan kontrak senilai £13,8 juta dengan perusahaan ketiga, Seaborne Freight, yang menurut BBC kapalnya tidak pernah berlayar.

Awal tahun ini, Kantor Audit Nasional (NAO) memperkirakan bahwa biaya pembatalan semua kontrak feri akan menjadi £56,6 juta.

"Pemutusan kontrak-kontrak ini menimbulkan biaya yang lebih sedikit untuk wajib pajak daripada yang dilaporkan oleh NAO," ujar seorang juru bicara pemerintah.

Pemerintah juga terpaksa membayar £33 juta untuk Eurotunnel, guna menyelesaikan kasus terkait proses pengadaan kontrak feri.

Selain itu, Departemen Transportasi sekarang menghadapi tuntutan dari P&O Ferries, yang mengatakan saingannya, Eurotunnel, diberi keunggulan kompetitif oleh pemerintah.

Sekretaris Departemen Transportasi, Grayling, mengatakan bahwa kontrak yang dibatalkan adalah bagian dari jaminan kebijakan senilai £4 milyar yang batal dan telah ditetapkan pemerintah.

"Masyarakat akan berpikir bahwa pemerintah yang bertanggung jawab untuk menangani jaminan kebijakan, dan itulah yang telah kami lakukan, untuk memastikan kami dapat menangani semua tantangan dalam Brexit yang masih belum ada kesepakatan. Kami tidak pernah menginginkannya, kami tidak pernah melakukan itu, tetapi kami yakin pasti harus siap untuk itu," katanya.

Grayling menambahkan, jika layanan pengiriman lintas-saluran tambahan diperlukan lagi menjelang tenggat waktu Brexit baru pada Oktober 2019 mendatang, pemerintah dapat menegosiasikan satu set kontrak baru.