Banda Aceh, Gatra.com - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Helvizar Ibrahim menyatakan, penerapan Siperibun bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit mampu mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya Aceh.
“Lewat sistem ini, keseluruhan data perusahaan perkebunan akan terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, semua pelaku usaha harus sukseskan sistem ini,” ujar Helvizar saat membuka Workshop Database Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun) Provinsi Aceh di Banda Aceh, Selasa (30/04).
Dikatakannya, dengan terintegrasinya data tersebut akan memudahkan semua pihak dalam memantau aktivitas perkebunan khususnya di Aceh. Bahkan pendapatan negara lewat pajak juga akan meningkat.
Selain itu, tambah dia, dengan demikian tata kelola perizinan akan lebih baik dan bisa mengoptimalisasi pendapatan negara dari sektor pajak. “Tata kelola perizinan yang berbasis data akan menghambat perilaku korupsi,” kata Helvizar.
“Nantinya semua akan diinput ke sistem sehingga mekanisme check in balance berjalan baik. Para pelaku usaha tidak bisa main-main yang berkaitan dengan pajak, di samping juga perbaikan tata kelola secara keseluruhan,” ungkapnya.
Saat ini, kata dia, Indonesia masih tercatat sebagai negara dengan luasan kebun sawit terbesar di dunia. “Dari kajian sistem tata kelola komoditas kelapa sawit oleh Direktorat Penelitian Dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2016, mencatat bahwa total luasan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada 2015 yaitu seluas 15,7 juta hektar,” jelasnya.
“Seluas 10,7 juta Ha (68%) di antaranya dikelola swasta. Sementara BUMN mengelola seluas 493,7 ribu Ha (3%) dan perkebunan rakyat seluas 4,4 juta Ha (29%). Keseluruhan luasan itu menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia, dengan market share mencapai 52,5%, unggul jauh dari Malaysia yang hanya memiliki market share 32,6%,” terangnya.
Total produksi Indonesia pada 2012-2015 adalah sebesar 124 juta MT dengan pertumbuhan per tahun mencapai 4,0%
Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik per tahun 2015, kelapa sawit menyumbang 7-8% PDB. Direktorat Jenderal Pajak pada 2015 juga mencatat bahwa sawit telah menyumbang Rp22,27 triliun penerimaan negara dari pajak. Sementara penerimaan negara dari pungutan ekspor mencapai Rp11,7 triliun.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Abdul Hanan mengatakan, di Aceh tercatat ada 160 perusahaan dengan luas HGU yang mencapai 371 ribu hektar.
“Angka itu belum dikalkulasikan dengan ribuan lahan yang dikelola oleh rakyat. Di samping itu tercatat ada 60 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 20 hingga 60 ton TBS per jam,” jelasnya.
Seluruh direktur dari perusahaan sawit di Aceh itu, kata dia, saat ini kita kumpulkan untuk dikenalkan tata kelola perizinan berbasis data lewat Sistem Informasi Perizinan Perkebunan.
“Dengan system, baik di tingkat pusat maupun provinsi bisa melakukan verifikasi data secara bersama,” tutur Abdul Hanan.