Jakarta, Gatra.com - Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara ke luar Jawa. Wacana itu bahkan sudah disetujui Presiden Joko Widodo.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria menyebutkan bahwa rencana pemindahan itu harus dilihat oleh kemampuan negara dalam melakukan pembiayaan. Selain itu, waktu dan lokasi pun harus ditentukan oleh pemerintah.

"Sepeti yang disampaikan Bappenas, katanya pindah ke Jonggol, pindah ke mana, Banten itu juga pilihan. Pilihannya pertama tetap di Jakarta dengan dibenahi tata kotanya diperbaiki,” kata Riza di Hotel Sentral, Jl. Pramuka, Jakarta, Selasa (30/4).

Pertimbangan lain, lanjutnya dengan cara menambah luasan sepeti konsep mantan gubernut DKI Jakarta, Sutiyoso yang dulu Megapolitan. 

“Ketiga bisa saja pindah yang deket ke Jonggol atau Maja seperti yang disampaikan Bappenas atau bisa saja keluar pindah ke luar Jawa, seperti di Kalimantan, di Kalimantan Selatan, Barat dan Timur," katanya.

Riza mengatakan, dibutuhkan kajian secara komprehensif untuk melanjutkan wacana pemindahan ibu kota. Sebab, perpindahan bukan hanya menyangkut biaya, namun juga masalah bagaimana kesiapan masyarakatnya.

"Memindahkan jutaan orang dari Jakarta itu kan bukan pekerjaan yang mudah. Jadi tidak sekadar infrastruktur jalan. Jembatan yang dibangun, tapi kesiapan masyarakat setempat dan kesiapan masyarakat yang selama ini tinggal di Jakarta untuk pindah ke daerah juga harus dipikirkan," katanya.

Yang terpenting bagi pemerintah saat ini, kata Riza, bukan lah memindahkan ibu kota, melainkan bagaimana cara mengurai kemacetan yang membuat beban Jakarta semakin berat.

"Itu kan perlu dicari solusinya, Jadi sebenarnya nggak perlu pindah. Kan banyak cara, tidak semua negara melakukan pindah kota, menata juga kan jadi pilihan," terangnya.