Jakarta, Gatra.com - Pemerintah mengaku telah mempersiapkan pemindahan ibu kota Indonesia sejak tahun lalu. Namun, pihaknya baru melakukan pembahasan kembali dalam rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta.

"Jadi kepala Bappenas [Bambang Brodjonegoro] ditugaskan untuk mengkaji. saya ditugasin untuk desainnya waktu setahun yang lalu. Jadi ini bukan ujug-ujug, ini direncanakan setahun yang lalu, cuman kita silent aja untuk persiapan-persiapan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (30/4).

Basuki menuturkan, telah ada pembagian penugasan dalam memindahkan ibu kota yakni Bappenas sebagai pengkaji dan Kementerian PUPR sebagai pembuat konsep desain ibu kota. Bappenas pun telah memiliki 3 opsi untuk daerah yang akan ditunjuk sebagai ibu kota baru.

"Pertama, tetep berada di Jakarta, misalnya di kawasan Monas yang harus di jadikan government area. Kedua, di sekitar Jakarta dengan jarak 60 km, ketiga, luar Jawa. Kemarin ratasnya Pak Presiden memutuskan di luar Jawa," ujarnya.

Nantinya, ibu kota baru akan ditempatkan di lokasi yang aman dari bencana alam. Salah satu kawasan yang menjadi pilihan berada di Kalimantan.

"Menurut BMKG dulu pernah mengekspos kondisi aman dari disaster itu Kalimantan, kalau di tengah-tengah persis itu kan di Mamuju, kalau dari Barat, Timur, Utara, Selatan, di tengahnya Indonesia itu Mamuju atau Pare-Pare, tapi itu bagian dari ring of fire," ungkapnya.