Jakarta, Gatra.com – Ratusan Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan terus bertambah dari waktu ke waktu. Aktivis Hak Asasi Manusia Haris Azhar menegaskan bahwa Pemilu serentak merupakan bencana akibat sistem serta siapapun yang terpilih harus malu dan bertanggungjawab.

“Buat saya, siapa pun yang terpilih dari sistem ini mereka harusnya malu, mereka harusnya berhenti sibuk menghitung kemenangan atau kekalahan elektoral, ya mereka mestinya mikir dengan situasi kayak gini,” ujar Haris kepada Gatra.com melalui sambungan telepon pada Senin (29/4).

Menurut Haris, penyelenggaraan Pemilu serentak yang menelan ratusan korban jiwa dapat digolongkan sebagai bencana. Bahkan menurutnya lebih parah dari bencana alam sebab diakibatkan oleh kegagalan sistemik.

“Ini bencana yang nyata nyata disebabkan oleh ambisiusme politik, ini saya mau bilang ada ambisi kenegaraan ambisi elit politik yang berujung pada bencana yang buat saya ini memalukan. Saya menduga kalau orang mati gara gara pemilu kemudian konflik itu ada, tapi kalau orang mati gara gara sistem, orang-orangnya kelelahan itu, ada yang salah dalam sistem ini,” papar Mantan Koordinator KontraS ini.

Haris membuktikan kesalahan sistemik dengan contoh ketika Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyurati KPU dan Bawaslu namun tidak digubris. “Masa enggak bisa membayangkan bentuk kelelahan orang, itu kan bukan mesin. Ini bencana akibat sistem politik yang direncanakan oleh manusia dan tidak diantisipasi oleh para manusia itu,” kata Haris.

Kemudian menurutnya, kesalahan tersebut merupakan tanggungjawab kolektif semua pihak terutama Presiden. Ia mendesak Presiden melakukan upaya tanggap darurat dan tidak hanya memberikan statement semata.

“Yang paling bertanggung jawab menurut saya ini berjamaah, seperti saya bilang ya, sebagai bangsa mestinya presiden yang tampil, jangan cukup hanya bikin statement, mana kerja tanggap daruratnya,” ujar Direktur Eksekutif Lokataru ini.

Kemudian menurut Haris secara teknis operasional KPU yang paling bertanggung jawab, lalu secara politik ialah anggota DPR RI beserta partai-partai yang menyetujui sistem dalam Pemilu serentak.