Jakarta, Gatra.com - Ulama di indonesia, terlebih yang menjalankan ijtima ulama pertama dan ijtima ulama kedua, memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal hasil ijtima ulama pertama dan kedua. Hasil ijtima pertama dan kedua adalah mengusung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis di Jakarta, Senin (29/4).

"Sekarang yang kita lihat prosesnya ternyata nampak di depan kita kecurangan, ketidakadilan, dan ketidakjujuran yang luar biasa. Ini merusak nilai-nilai moral, nilai akhlak dan juga nilai demokrasi di indonesia serta merusak nilai-nilai reformasi," ujarnya.

Menurutnya cara-cara kecurangan yang dimunculkan saat ini adalah pengkhianatan terhadap suara rakyat. Oleh karena itu para ulama yang dalam mengawal hasil ijtima ulama pertama dan kedua, serta adanya suara-suara dari rakyat.

"Rakyat ini banyak bertanya, kita mesti berbuat apa, mau bagaimana. Oleh karena itu kita perlu mengadakan ijtima selanjutnya," jelasnya. Sobri menambahkan, Ijtima adalah sebuah musyawarah.

Tidak ada yang perlu ditakutkan oleh masyarakat. Konstitusi Indonesia menjamin rakyat untuk berkumpul dan berserikat yang tercantum dalam Undang-Undang.

"Jadi kalau ada orang yang ketakutan dengan ijtima ulama ini aneh, ulama mau musyawarah kok ketakutan, pake dilarang-larang, ada apa?" Ucap Sobri.

Menurutnya, tidak ada gerakan ulama yang akan berbuat inkonstitusional, gerakan para ulama selalu dijalur konstitusional walaupun melibatkan jumlah massa jutaan.

"Tidak usah takut, tapi mungkin kalau penjahat bakal takut yah, itu wajar-wajar saja. Jangan terlalu banyak sebar-sebar fitnah, dan kami akan tetap melaksanakan sesuai koridor hukum yang berlaku di indonesia," tegasnya.

Ijtima ulama ini dalam rangka mencari jalan keluar dan solusi yang terbaik demi tegaknya indonesia yang bermartabat dan bermoral.

"Kita tidak mau mewarisi Indonesia yang memiliki sifat-sifat curang, orang-orang yang tidak jujur, pembohong, serta penipu pada anak cucu kita nanti," pungkas Sobri.