Jakarta, Gatra.com - Proyek The Belt and Road Initiative yang diinisiasi oleh Presiden Cina, Xi Jinping di negara berkembang, termasuk Indonesia, menuai pro kontra. Hal tersebut berkaitan dengan perangkap utang yang akan ditanggung negara berkembang.

Menampik spekulasi tersebut, Menko Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, akan menggunakan konsep B to B (Business to Business) agar tidak terlilit utang. Namun, hal tersebut dinilai oleh organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), tidak gamblang dan harus dibuka kepada publik bagaimana konsekuensinya.

"Kalau dalam skema G to G terbukti tidak berjalan dengan baik kasus Sri Lanka menunjukkan itu. Dalam skema B to B pun harus jelas sebenarnya konsepnya seperti apa apakah ada pihak BUMN yang terlibat didalamnya? Apakah ada lembaga penjamin baik yang dipunyai pemerintah Indonesia maupun pemerintah Cina," ujar Manager Pengakampanye Keadilan Iklim dan Isu Global WALHI, Yuyun Pramono di Kantornya Jakarta Selatan (29/04)

"Jadi konsep B to B-nya seperti apa, perlu dibuka di publik, diperlihatkan bagaimana kalau itu swasta murni konsekuensinya seperti apa," tambahnya.

Sebelumnya, Luhut menjelaskan, mengenai B to B tidak akan membebani utang negara karena peran pemerintah hanya sebagai fasilitator yang mempertemukan antar badan usaha dengan proyek. Saat ini, kata Luhut, sedang berlangsung study kelayakan proyek.

Data  terakhir yang dirilis Bank Indonesia melalui Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) April 2019, menunjukkan  status terakhir posisi utang luar negeri pada Februari 2019 dari Pemerintah Cina sebesar 17,7 miliar USD atau setara dengan Rp248,4 triliun dengan kurs 14.000.

Dengan rincian, dikelola Pemerintah sebesar Rp22,8 triliun dan swasta sebesar Rp225,6 triliun. Sebagai catatan bahwa untuk BUMN, dikategorikan swasta dalam catatan utang Indonesia. Jadi baik itu G to G ataupun B  to B yang didominasi BUMN, utangnya tetap akan menjadi tanggung jawab dan beban negara.

Yuyun menyebutkan secara mendasar skema yang B to B yang disampaikan Luhut harus jelas siapa yang terlibat didalamnya. Karena jika didominasi oleh BUMN hasilnya akan sama, menjerat utang negara yang semakin tinggi.

"Tidak bisa kita bilang serta merta B to B itu adalah pilihan yang paling bagus tanpa melihat secara detail siapa yang ada didalamnya," tutupnya.