Jakarta, Gatra.com - Presiden Jokowi menyetujui pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Persetujuan itu diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terdapat dua skenario pemindahan ibu kota negara. Pertama kebutuhan lahan seluas 40.000 hektar dengan daya tampung 1,5 juta penduduk.

"Skenario ini menghabiskan anggaran kurang lebih Rp466 triliun atau US$33 miliar," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (29/4).

Skenario kedua, kata Bambang, 30.000 hektar dengan tampung 900 ribu penduduk. Anggaran yang dibutuhkan Rp323 triliun atau US$23 miliar.

Pembiayaan pemindahan ibu kota negara baru, pemerintah menyiapkan empat skema. Antara lain APBN, pembiayaan infrastruktur BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta murni.

"Sesuai arahan presiden, APBN tetap dominan atas pembiayaan pemindahan ibu kota. Sehingga kita tetap bisa kontrol sesuai dengan tujuan awal," pungkas Bambang kepada wartawan.