Jakarta, Gatra.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menolak untuk membahas wacana yang disampaikan koalisinya sendiri soal periode jabatan presiden.

Sebelumnya, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade sempat mengusulkan satu periode presiden dijabat selama 7 tahun.

"Ke depan mari kita buka wacana baru bahwa Indonesia butuh presiden cukup satu periode [dengan masa jabatan] 7 tahun," ujar Andre di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4) lalu.

Usulan Andre tersebut tak lepas dari evaluasi yang dilakukan bersama jajaran BPN. Andre menginginkan ke depan tidak ada lagi petahana yang mempertahankan kekuasaan dengan melibatkan sumber daya yang ada.

Namun Sandi sendiri memberi respon yang berbeda. Baginya, ia lebih mementingkan proses pemilu yang ada di depan mata terlebih dahulu.

"Menurut saya itu usulan yang bukan pada tempatnya ya. Kita fokus dulu buat tanggal 22 Mei ini proses ini berhasil," jelas Sandi saat menyambangi relawan M-16 di Masjid At-Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (28/4).

Alasan Sandi menolak untuk bahas wacana tersebut adalah karena baginya bekerja harus sesuai dengan skala prioritas. Sandi menyebut, usulan tersebut justru terlihat tidak konstruktif.

"Skala prioritas kami adalah pemilu yang jujur dan adil. Saya mohon dengan hormat, dibahasnya setelah proses ini selesai. Karena usulan itu menurut saya tidak konstruktif," jelasnya.

Sandi juga lebih menyoroti tragedi tewasnya para Kelompok Petugas Penghitung Suara (KPPS) yang mencapai ratusan orang. Baginya, penanganan dan evaluasi tragedi itu jauh lebih penting ketimbang bicara soal jabatan atau kekuasaan.

"Pada saat penghitungan suara berlangsung, korban berjatuhan, kelelahan yang luar biasa. Mari kita memikirkan untuk bangsa dan negara, bukan untuk kekuasaan," tutup Sandi.