Home Ekonomi Peta Okupasi Jadi Basis untuk Menyusun Kurikulum Pertanian

Peta Okupasi Jadi Basis untuk Menyusun Kurikulum Pertanian

Jakarta, Gatra.com – Kompetensi lulusan lembaga pendidikan seringkali tidak sesuai dengan harapan industri atau pelaku usaha, termasuk di bidang pertanian. Hubungan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha seolah belum mencapai titik temu dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang pertanian.

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNS) menyusun Peta Okupasi Sektor Pertanian yang melibatkan lembaga pendidikan dan pelatihan serta perwakilan dunia usaha dan industri dari sektor pertanian.

“Dengan adanya peta ini kita akan melakukan link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha,” ungkap Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan), Prihasto Setyanto di Hotel Bidakara, Jakarta, Jum’at (26/4).

Prihasto menjelaskan, peta okupasi akan menjadi basis dalam menyusun kurikulum pendidikan untuk menyesuaikan kebutuhan antara dunia usaha dan industri. “Peta ini menjadi dasar bagi mereka untuk menyusun kurikulum yang dibutuhkan lulusannya ketika bekerja” ujarnya.

Prihasto menambahkan, kebijakan ini arahnya menuju ke pembuatan sertifikat bagi para lulusan sekolah atau perguruan tinggi di bidang pertanian. “Harapannya perguruan tinggi selain menghasilkan ijazah juga ada nilai plusnya” ungkapnya.

“LSP (Lembaga Sertifikasis Profesi) akan diperkuat (melalui peta okupasi). Nanti akan diketahui sertifikat yang dibutuhkan dunia usaha bagaiman” jelas Prihasto.

Komisioner BNSP Mulyanto menerangkan adanya peta okupasi membuat proses sertifikasi lebih jelas. “Standar ini akan menjadi acuan bagi sertifikasi, harapannya sudah matching dengan dunia usaha,” ujar Mulyanto.

Mulyanto berharap langkah Kementan diikuti oleh instansi-instansi lainnya. “Melalui pengembangan acuan (peta okupasi) ini diharapkan seluruh sektor komitmen bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM),” jelasnya.

Menurut Mulyanto pengembangan SDM harus ada pengukurannya, salah satunya melalui peta okupasi. “Kalau tidak ada ukuran akan tidak fokus,” tegasnya.

1549