Jakarta, Gatra.com - Delapan organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Cibodas menyatakan menolak segala bentuk gerakan inkonstitusional yang mengarah pada delegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hasil Pemilu 2019.

Demikian salah satu poin pernyataan sikap Forum Cibodas yang dibacakan para ketua umum atau yang mewakili delapan organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Jakarta, Jumat (26/4).

Ketua Umum (Ketum) DPP GEMA Mathla'ul Anwar, Ahmad Nawawi menyampaikan, delapan organisasi yang tergabung dalam Forum Dobodas ini adalah HIMA PERSIS, PP KAMMI, PP GPII, Ikatan Pemuda Tionghoa, Pemuda Muslimin Indonesia, PP HIMA Al-Wasliyah, dan DPP SEMMI.

Selain itu, Forum Cibodas juga meminta pemerintah untuk memberikan penghargaan (reward) kepada penyelenggara pemilu 2019 yang gugur saat melaksanakan tugas.

"Meminta kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi atau meninjau kembali Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan evektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu," ujarnya.

Selanjutnya, Forum Cobodas menyampaikan empati dan duka mendlaam atas gugurnya para penyelenggara Pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dari kalangan TNI dan Polri yang sedang bertugas memastikan Pemilu terselenggara dengan baik, aman, dan lancar.

"Mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersabar menunggu hasil penghitungan suara secara manual yang sedang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang saat ini masih berlangsung," katanya.

Forum Cibodas mendukung KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Polri ?untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas Pemilu 2019 sampai selesai. Mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, dan Panwaslu atas kerja samanya yang luar biasa pada Pemilu paling partisipatif tahun 2019 ini.

"Mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada TNI dan Polri yang telah menjaga dan mengamankan proses pencoblosan Pemilu 2019, sehingga Pemilu berjalan aman dan lancar," kata Ahmad Nawawi.

Forum Cibodas menyampaikan sikap tersebut menanggapi eskalasi politik Tanah Air pascapencoblosan Pemilu 2019 yang digelar secara serentak untuk menentukan presiden dan wakil presiden, anggota DPR mulai tingkat kabupaten, kota, provinsi dan tingkat pusat, dan DPD RI.