Purbalingga, Gatra.com – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonsia (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti,  mengatakan bahwa pemerintah desa tak boleh sekadar ikut-ikutan tren dalam pemanfaatan dana desa. Pengalokasiannya mesti disesuaikan dengan potensi desa masing-masing.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam acara diseminasi dana desa yang diikuti  224 kepala desa se-Purbalingga, di Pendapa Dipokusumo Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (26/4).Astera mencontohkan, sebuah desa maju dengan mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) yang bergerak di sektor pariwisata, namun belum tentu BUMDes serupa  bisa dikembangkan di desa lain. 

Sebab, potensi tiap-tiap desa berbeda. Selain itu, suatu desa tak bisa mengesampingkan potensinya. Karena itu, dana desa mesti digunakan untuk mendongkrak potensi yang memang ada di desa tersebut.

“Jangan karena lihat Desa lain wisatanya maju berkat Dana Desa terus ikut-ikutan dan akhirnya gagal. Pemanfaatan Dana Desa harus melaui proses musyawarah dengan warga dan melihat dengan jeli potensi yang dimiliki,” ucapnya.

Astera mengimbau  pemerintah desa agar tidak hanya menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial juga penting. "Pemberdayaan masyarakat harus menjadi perhatian lebih untuk mengatasi kemiskinan di Purbalingga," ujarnya

Bergulirnya dana desa, kata Astera,  bisa mengentaskan  6.500 desa di seluruh Indonesia  dari kemiskinan.  “Jadi, dana desa  terbukti dapat mengentaskan kemiskinan. Kami ingin Purbalingga juga merasakan hal tersebut,” ucapnya.

Saat ini terjadi pergeseran pekerjaan dari fisik ke sektor jasa. Sebab itu, Astera berharap, pembangunan infrastruktur yang menyedot tenaga kerja harus dialihkan kepada sektor jasa.“Pemdes juga harus mengubah mindset-nya. Yang semula pembangunan infrastruktur terparadigma menyedot tenaga kerja, sekarang harus diubah menjadi jasa. Saya yakin sektor itu ke depan akan punya prospek yang bagus,” katanya

Sementara, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, mengakui bahwa kucuran dana desa dari pemerintah pusat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo  berimbas langsung kepada percepatan pembangunan di perdesaan. Harapannya, kesejahteraan warga pedesaan akan lebih meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

“Terima kasih kepada pemerintahan Presiden Jokowi yang sangat concern terhadap pembangunan di desa sesuai dengan Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran,” kata bupati.