Bandung, Gatra.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) serius mendampingi pengembangan Kawasan Metropolitan Bandung Raya. Hal tersebut menyusul upaya Memorandum of Understanding (MoU) alias nota kesepemahaman yang dijalin PPN Bappenas bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, kerja sama ini adalah usaha asistensi pada sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Terlebih dalam rangka Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandung Raya.
"Nanti juga akan kita aplikasikan ke kota maupun daerah lain di Indonesia pertama adalah pendampingan untuk proses perencanaan dan penganggaran," ujar Bambang di Pendopo Kota Bandung, Rabu (24/4).
PPN/Bappenas memberikan perhatian untuk proyek prioritas Kota Bandung, di antaranya infrastruktur transportasi dan infrastruktur layanan dasar. Selain itu, perhatian juga akan diberikan pada daerah pemukiman di Kota Bandung.
Kata Bambang, pihaknya akan melakukan pendampingan untuk setiap proyek di Kota Bandung yang ditempuh dengan pola Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau proyek yang melibatkan pihak swasta. Dan yang paling penting, yaitu mendorong berbagai perencanaan yang basisnya bukan lagi administratif pemerintah kota, melainkan berbasis metropolitan.
"Misalnya di mana kami melihat kota baru ini mencakup lebih dari satu kota Bandung saja, tapi juga mencakup kota lain seperti Cimahi maupun Kabupaten Bandung Barat dan sampai Kabupaten Sumedang," imbuhnya.
Bambang menegaskan PPN/Bappenas juga akan mendampingi agar setiap perencanaan dapat terintegrasi dan komprehensif pada seluruh kota kabupaten yang tergabung dalam wilayah Mentropolitan Bandung Raya. Dia mencontohkan, untuk angkutan umum jalurnya tak hanya di dalam kota melainkan harus difokuskan pada jaringan yang menghubungkan Kota Bandung dengan kota-kota di sekitarnya.
"Tentunya pasti ada campur tangan dari pemerintah. Tapi kami juga ingin mendorong peran pihak swasta baik untuk nanti pengelolaan keretanya dan yang namanya pengembangan wilayah properti di seputaran stasiun-stasiun yang akan ada di wilayah tersebut," imbuh dia.
Menurutnya, pengembangan wilayah metropolitan itu adalah pengembangan dari sudut ekonomi, sosial maupun lingkungan. Sehingga penanganan lingkungan pun harus dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif. Contohnya masalah sampah, wali kota akan kesulitan mencari tempat pembuangan.
"Karenanya harus ada penanganan sampah bukan hanya di kota Bandung tapi wilayah metropolitan Bandung dan kemudian dipikirkan sampah itu tidak hanya berujung di tempat pembuangan akhir tapi nantinya ada pengolahan lagi apakah jadi listrik ataupun jadi pengolahan lainnya," pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial berharap komitmen yang dijalin bersama Kementerian PPN/Bapenas ini dapat terwujud dengan lancar. Di mana, memberikan pendampingan guna pengembangan baik itu pada Kota Bandung secara khusus, maupun untuk Metropolitan Bandung Raya.
"Kerjasama antara kementerian ini dengan kota bandung saya harap tentu saja seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi. Pak menteri komitmen untuk membantu Bandung ini dari mulai secara Bandung itu sendiri maupun secara Metropolitan Bandung raya," ujar Oded.
Reporter: Risyad Nuradi
Editor: Putri Kartika Utami