Jakarta, Gatra.com - Peringatan Hari Kartini menjadi sebuah momentum tepat untuk merefleksikan peranan penting perempuan dalam kemajuan sebuah bangsa. Kegigihan R.A Kartini dalam membawa semangat kemajuan bagi perempuan di tanah air menjadi tauladan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum atau warga binaan pemasyarakatan perempuan yang saat ini menjalani pembinaan di Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia.

Hal ini diungkapkan Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami dalam acara talkshow yang diadakan di Kantor Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta.

“Keadaan warga binaan pemasyarakatan perempuan yang saat ini tengah menjalani masa hukuman dan juga pembinaan diharapkan dapat menjadi sebuah titik balik kehidupan mereka untuk bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik,” ucapnya, Kamis (25/4).

Utami menambahkan, kemajuan positif yang dialami warga binaan pemasyarakatan perempuan tidak sebatas baik bagi dirinya sendiri, namun juga diharapkan dapat turut serta memberikan kontribusi aktif dan positif dalam pembangunan bangsa. Hal ini sejalan dengan program pembinaan dalam Lapas dan Rutan yang fokus pada kegiatan pembinaan kemandirian guna meningkatkan kemampuan diri (life skills) dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya melalui pelatihan keterampilan dan kemandirian.

Baca Juga: Kota Magelang Butuh Ruang Tahanan untuk Anak dan Perempuan

"Kegiatan ini akan menjadi bekal keahlian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga ketika warga binaan pemasyarakatan perempuan nantinya sudah bebas dari masa hukuman dan kembali ke masyarakat," ungkapnya.

Ditjen PAS tidak hanya menargetkan tujuan untuk meningkatkan program kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan dan menghantarkan mereka menjadi manusia mandiri untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

”Menjadi tantangan tersendiri bagi Ditjen PAS untuk membina dan mengantarkan warga binaan perempuan untuk menjadi terampil dan mandiri di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Maka diperlukan pula keterlibatan pihak ketiga dari Kementerian/Lembaga, LSM, maupun Lembaga Pelatihan Kerja dan para pemerhati perempuan dalam kegiatan pembinaan mulai dari produksi hingga distribusi produksi yang dihasilkan di dalam Lapas dan Rutan," pungkas Sri.