Banyuwangi, Gatra.com - Dihadapan kepala daerah Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyoroti banyaknya kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Dengan tegas Tjahjo mengatakan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi harus dijadikan evaluasi bersama untuk saling introspeksi.

"Banyak wilayah rawan kasus korupsi mulai dari perencanaan anggaran dengan DPR, masalah hibah dan bansos, masalah retribusi, masalah pajak, dan perizinan. Lalu yang juga rawan adalah jual beli jabatan," kata Tjahjo di Stadion Diponegoro, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (25/4).

Untuk masalah perizinan, lanjut Tjahjo, jika suatu daerah sudah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka seharusnya sudah dikurangi untuk interaksi dengan tatap muka.

Tjahjo mendorong semua daerah di Indonesia untuk melakukan pergeseran ke format e-goverment, e-budgetting, dan begitu pelayanan masyarakat dapat berjalan secara optimal.

"Sekarang sudah banyak daerah yang paham tentang pentingnya membuat inovasi dalam layanan publik. Seperti di Jawa Timur yang menang juara juga sudah banyak yang dari tingkat dua," ujarnya.