Pekanbaru, Gatra.com - Komisi Informasi Publik (KIP) Riau bakal semakin pro aktif menggeber Pemerintahan Desa (Pemdes) di Riau untuk lebih transparan.

Caranya dengan menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk menggelar pendidikan dan latihan (Diklat) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk para Kepala Desa (Kades) dan perangkatnya.

Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Riau, Zufra Irwan mengatakan, begitulah cara KIP untuk membumikan sikap transparansi di Pemdes itu.

Saat ini kata Zufra, banyak ditemukan persoalan transparansi penggunaan anggaran di Pemdes. "Rata-rata kades yang tidak transparan, tidak terpilih lagi untuk kali kedua. Kemudian sengketa informasi desa yang masuk ke KIP pun lumayan banyak," katanya kepada Gatra.com di sela Bimtek implementasi Undang-Undang KIP untuk Kepala Desa Se-Kabupaten Kepulauan Meranti di Kota Pekanbaru, Kamis (25/4).

Di sisi lain kata Zufra, sikap yang tidak transparan tadi akan membebani para kades. Sebab ketidaktransparanan tadu akan membikin si kades membuka peluang untuk menjadi korban pemerasan sejumlah oknum.

Kepala Dinas PMD Provinsi Riau, Syarifuddin, mengamini apa yang dikatakan Zufra tadi. Sikap kurang transparan masih menjadi persoalan di sejumlah aparatur desa meski jumlahnya perlahan semakin mengecil.

"Saya yakin ke depan, sikap transparansi akan di miliki semua Pemdes di Riau. Kalau dua tahun lalu mungkin persoalan kurangnya transparansi di tingkat desa banyak dijumpai, saat ini sudah musti dilihat kasus per kasus. Jumlah desa di Riau kan banyak, mencapai angka 1.500. Sekarang sudah banyak kok Pemdes menunjukan transparansi penggunaan anggarannya lewat papan informasi di desa," katanya.

Reporter: Febri Kurnia