Jakarta, Gatra.com – Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo berkali-kali berjanji akan meningkatkan akses layanan keuangan ke masyarakat alias inklusi keuangan 75% di tahun 2019.
Hanya saja target tersebut muskil tercapai. Sampai saat ini, inklusi keuangan di Indonesia mentok 60%. Target inklusi keuangan ini belum dikerjakan secara serius.
Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Niki Luhur, menilai masalah inklusi keuangan dan unbanked ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Jika strategi peningkatan inklusi keuangan masih sama saja, Niki meyakini, angkanya tidak akan pernah mencapai target.
“Kalau pemainnya sama, inputnya sama, apa kita bisa punya harapan outputnya akan beda? Kalau banknya pemainnya itu-itu terus, emang haslinya bisa berubah. Kasih kesempatan kepada yang lain, yang mungkin gila dan jenius,” ujarnya beberapa hari lalu di Jakarta.
Niki mengatakan, ada 3 juta agen Fintech yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini. Sementara agen institusi keuangan seperti Layanan Keuangan Digital (LKD), Laku Pandai, ATM dan cabang bank sekitar 1,5 juta agen.
Nah, agar inklusi keuangan bisa ditingkatkan, Niki mengusulkan agar menggunakan agen pulsa yang berjumlah kurang lebih 16 juta agen. “Bisa dibayangkan nggak, kalau semua agen, bisa jualan semua produk jasa keuangan. Apakah bisa mencapai 16 juta orang lebih, bisa dong,” katanya.
Sayangnya, keluh Niki, ada beberapa peraturan yang menghambat pemanfaatan agen-agen tersebut, menjadi agen jasa keuangan. “Ada POJK (Peraturan OJK) Laku Pandai dan aturan Bank Indonesia tentang Layanan Keuangan digital,” ujarnya.
Niki telah mengusulkan agar aturan-aturan OJK dan Bank Indonesia bisa diharmonisasi agar agen-agen non jasa keuangan bisa dilibatkan untuk peningkatan inklusi keuangan di masyarakat. Usulan tersebut telah mempertimbangkan masukan dari pelaku di sektor jasa keuangan.
“Karena kalau agen memikirkan peraturan dari BI, dari OJK, dan agak sedikit beda (aturannya), agak susah implementasinya. Apalagi kalau kita mau implementasi dengan jutaan agen. Semua harus transparan dan sejelas mungkin,” ujarnya.
Saat ini, usulan Niki dan timnya sedang dikaji pemerintah. Niki berharap agar pemerintah bisa menggunakan strategi yang lebih inovatif agar inklusi keuangan tahun ini bisa mencapai target 75%.
“Mudah-mudahan dari kebijakan agen banking bisa direview orang. Mudah-mudahan bisa jalan secara nasional dengan skala yang besar juataan agen. Kita mau ada harapan berdampak terhadap puluhan juta masyarakat. Kita butuh puluhan juta agen,” pungkasnya.
Hendry Roris Sianturi