Jakarta, Gatra.com - Izin akreditasi pemantauan pemilu PT Prawedanet Aliansi Teknologi dicabut oleh Bawaslu. Hal ini dilakukan karena perusahaan ini melakukan perhitungan cepat (quick count) hasil pemungutan suara pemilu dan mempublikasikannya melalui situs jurdil2019.org. Padahal, lembaga ini hanya mengantongi izin sebagai pemantau pemilu, bukan lembaga survei untuk penghitungan cepat.

"Kita cabut akreditasinya hari ini sebagai pemantau, karena tidak sesuai dengan prinsip pemantauan," jelas anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, Ahad (21/4).

Menurut Afifuddin, PT Prawedanet  hanya mengajukan izin sebagai pemantau dan membuat aplikasi pelaporan pelanggaran pemilu. Namun nyatanya lembaga tersebut mempublikasikan quick count melalui sebuah situs dengan nama jurdil2019.org. Berdasarkan aturan yang berlaku, kegiatan survei dan publikasi hitung cepat seharusnya terdaftar di KPU, bukan Bawaslu.

"Ketika mengajukan permohonan kepada Bawaslu untuk menjadi pemantau pemilu, PT Prawedanet Aliansi Teknologi akan melakukan pemantauan dengan membuat aplikasi pelaporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Pemilu. Bawaslu lalu memberikan persetujuan terhadap permohonan tersebut," ujar Afifuddin di Jakarta.

Namun, lanjut Afifuddin, nyatanya PT Prawedanet Aliansi Teknologi melakukan quick count, dan mempublikasikan hasilnya melalui Bravos Radio dan situs jurdil2019.org. Bawaslu menilai PT Prawedanet Aliansi Teknologi telah menyalahgunakan sertifikat akreditasi, mengenai pengurusan izin survei merupakan wewenang KPU.

Karena hal tersebut, PT Prawedanet Aliansi Teknologi melanggar Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 442 huruf J juncto, dan Peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2018 pasal 21 huruf I tentang Pemantauan Pemilu.

"PT Prawedanet Aliansi Teknologi dicabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu, serta dilarang menggunakan logo dan lambang Bawaslu dalam semua aktivitasnya," ungkapnya.