Jakarta, Gatra.com - Pilpres 2019 yang telah usai dilaksanakan rupanya masih menyisakan problema. Hasil perhitungan cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya para pendukung paslon 02 yang dinyatakan kalah dalam perhitungan cepat ini.

Tohenda, Tim Advokasi Seknas Prabowo-Sandi mengungkapkan bahwa pihaknya ingin KPU berlaku adil dan jujur dalam perhitungan suara ini. Karena menurutnya apabila KPU berlaku curang, berarti demokrasi di Indonesia benar-benar rusak.

"Kita harap KPU harus berlaku jurdil, jangan melakukan kecurangan-kecurangan yang kita lihat di media, kecurangan cukup massif terjadi luar biasa. Itu harus dibenahi oleh KPU," ujar Tohenda di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (21/4).

Menurutnya, banyak terjadi hal-hal ganjil dalam perhitungan suara di berbagai daerah. Kecurigaan kecurangan seperti tidak sesuainya form C1 dengan data yang diinput oleh KPU, menjadi pemicu keresahan masyarakat.

"Ada lima daerah, bahkan sembilan daerah. Selain itu, seperti salah satu kita temukan di Bidaracina dan Menteng, ada form C1 yang tidak sesuai dan itu kita temukan. Itu C1 menjadi dasar hukum kita untuk nantinya bisa kita adukan ke MK," ujarnya.