Kairo, Gatra.com - Mesir menggelar pemungutan suara dalam referendum selama tiga hari menyikapi perubahan konstitusional yang memungkinkan Presiden Abdel Fattah al-Sisi tetap menjabat hingga 2030 dan mendukung peranan militer untuk tetap berkuasa.

Pendukung Sisi mengatakan perubahan itu dilakukan untuk memberinya lebih banyak waktu dalam menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan besar dan reformasi ekonomi. Sebaliknya, para kritikus menilai langkah itu akan memberikan lebih besar kekuasaan kepada Sisi yang dapat mengembalikan Mesir dalam pemerintahan otoriter.

Pengamat menilai referendum ini akan menjadi ujian kepopularitasan Sisi, yang selama ini menitikberatkan langkah-langkah penghematan sejak 2016. Dia terpilih kembali tahun lalu dengan 97 persen suara, dengan partisipasi 41 persen.

Jajak pendapat ditutup pada 1900 GMT dan pada saat itu. Komisi pemilihan nasional belum memberikan kepastian resmi berapa jumlah pemilih yang akan memberikan hak suaranya pada hari pertama.

Sejumlah kelompok oposisi kecil yang vokal di negara itu meminta para pendukungnya untuk menolak referendum dengan memboikot pemilihan seperti yang mereka lakukan dalam pemilihan presiden.

Jika referendum disetujui, amandemen untuk memperpanjang masa jabatan Sisi menjadi enam tahun dari empat tahun sebelumnya dapat dimungkinkan. Sisi dapat mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan keenam, tahun ketiga pada 2024.

Sisi juga akan diberi kewenangan untuk menunjuk hakim kepala dan jaksa penuntut umum. Mereka yang akan memberi tugas pada militer berdasarkan pertimbangan melindungi "konstitusi dan demokrasi dan dasar-dasar negara serta masyarakat sipil".

Amandemen untuk mengubah konstitusi sebenarnya sudah diterima parlemen yang didominasi pendukung Sisi, sejak Selasa lalu. Dari 596 anggota parlemen, 531 mendukung konstitusi diubah, sementara 22 lainnya tidak. Referendum ini dilaksanakan akan menguatkan posisi suara untuk Sisi.

Di sisi lain, oposisi memprotes karena mereka dipaksa untuk melakukan referendum tanpa pengawasan publik yang tepat.

"Mereka tidak memberi kami waktu untuk membuat sebuah kampanye yang meminta masyarakat mengatakan 'tidak' (pada perubahan konstitusi)," kata seorang anggota oposisi dari Gerakan Demokrasi Sipil, Khaled Dawoud.

Mereka pun berencana menggelar ‘kampanye’ secara online karena keterbatasan waktu.

Menurut pemerintahan Mesir, keputusan menggelar referendum telah mempertimbangkan semua pandangan. Masyarakat Mesir juga diberikan kesempatan untuk memperdebatkan perubahan konstitusi yang menjadi topik dalam referendum kali ini.

Diketahui, Sisi memerintah di Mesir setelah memelopori penurunan Mohammed Murdi sebagai presiden pada 2013. Setahun setelahnya, ia memenangi pemilu selama dua periode.

Selama kepemimpinan Sisi, Mesir berada dalam bayang-bayang kekerasan adanya perbedaan pendapat yang sebelumnya belum pernah terjadi dalam sejarah. Media dan sosial media dikontrol oleh pemerintah.

Lina Khatib, kepala Program Timur Tengah dan Afrika Utara Chatham House, mengatakan amandemen tersebut "membuka jalan bagi perebutan kekuasaan" oleh Sisi.

Sekitar 61 juta dari hampir 100 juta penduduk Mesir memenuhi syarat untuk memilih. Polling dibuka pada 0700 GMT pada hari Minggu untuk pemilihan suara kedua. Hasilnya diharapkan dapat diketahui dalam waktu lima hari dari hari terakhir pemungutan suara.

Masyarakat Mesir akan melakukan referendum soal perubahan konstitusi akhir pekan ini. Sebanyak 55 juta dari 100 juta warga Mesir memiliki hak pilih dalam referendum yang digelar selama tiga hari sejak Sabtu (20/4).

Anthony Djafar/Reuters