Surabaya,Gatra.com - Sekertaris Jaringan Kiai-Santri Nasional (JKSN), M Zahrul Azhar Asumta menganggap upaya menggerakkan people power paska pemilihan calon dan wakil presiden merupakan tindakan yang berusaha mendelegitimasi peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jangan sampai ada yang merasa over acting, melebihi kapasitasnya sehingga kesannya justru akan mendelegitimasi hasil-hasil yang diputuskan oleh KPU," kata dia, Sabtu (20/4).

Sebelumnya, Amien Rais melontarkan pernyataan bahwa dirinya bakal menggerakkan people power bila pasangan calon dan wakil presiden 02 Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno kalah.

Menurut Zahrul, perkataan Amien Rais itu mesti dipaham sebagai orang yang sedang terlibat mendukung pasangan 02 Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno.

Namun dia yakin bahwa warga bisa menilai pernyataan Amin Rais itu dalam kapasitasnya sebagai orang sedang ikut berkompetisi memenangkan pilihannya.

"Ketika menjadi guru bangsa, beliau tidak bijak mengutarakan itu. Tapi ketika membela paslon maka kita anggap sebagai bagian yang ingin menang dengan cara mereka masing-masing. Jadi wajar-wajar saja memprofokasi, toh kitakan sedang berkompetisi," ujarnya.

Disamping itu, munculnya gerakan yang ingin mendelegitimasi peranan KPU, lanjut Zahrul, bisa jadi bukan berasal dari pendukung 01 Jokowi-Maaruf Amin dan 02 Prabowo-Sandiaga, melainkan pihak yang tidak menginginkan adanya sistem demokrasi di Indonesia.

Oleh karenanya, JKSN selalu menekankan kepada warga supaya konsisten menjaga dan memastikan bangsa Indonesia tetap dalam kondisi adem dan damai. Dia juga menjelaskan, jika ada oknum yang menganggap pemilihan calon dan wakil presiden 2019 ini sebagai bentuk jihad, maka hendaknya menerima hasil KPU.

"Inikan jihad sudah selesai, kalau misalnya mengaku jihad tapi tidak tawakkal maka jihadnya perlu dipertanyakan," pungkas Zahrul.

Reporter: Muhammad Rizky

Editor: Bernadetta Febriana