Jakarta, Gatra.com- Koalisi Masyarakat Sipil yang telah melakukan pemantauan pelaksanaan persiapan pemilu serentak 2019 di berbagai daerah, banyak menemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan peserta pemilu. Ini terutama pelaksanaan pileg melalui politik uang.

Demikian hal ini diungkapkan Erik Kurniawan, peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi pada Selasa (16/4).

"Pileg ini jadi sangat rentan politik uang karena banyak sekali calon di luar partai pengusung capres dan cawapres itu tidak mendapatkan insentif elektoral dari pemilu serentak. Jadi popularitas calon presiden dan calon wakil presiden tidak menular bagi caleg-caleg di luar partai pengusung capres dan cawapres," jelasnya di Kantor sekretariat KoDe Inisiatif.

Caleg-caleg sulit untuk melakukan agenda setting, lanjut Erik, karena semua isu yang ingin ditawarkan kepada pemilih tenggelam oleh pemilu presiden. Dengan kondisi yang seperti itu membuat caleg tidak memiliki kepercayaan diri ketika melakukan kampanye.

"Jadi mereka lebih memilih cara yang paling pragmatis, ya sudah kasih uang ke pemilih," ungkapnya.

Erik menambahkan, dalam data yang didapatnya dari hasil penelitian di lapangan pada pemilih kaum millenial, terdapat 57,75% kaum milenial bersedia terima politik uang serta dianggap wajar.

"Ada 74% dari pemilih yang mengaku mau menerima politik uang beralasan rejeki gak boleh ditolak. Jadi sangat terbuka pemilih itu menerima politik uang," papar Erik.

Beberapa temuan yang muncul dari tim Koalisi Masyarakat Sipil di lapangan, banyak menemukan dugaan praktek politik uang yang dilakukan oleh caleg. Beberapa diantaranya menggunakan benda selain uang, seperti pakaian, sembako, dan lain-lain.

"Ini yang seharusnya jadi catatan serius bagi penyelenggara pemilu terutama KPU dan Bawaslu dalam kerja-kerja mencegah dan menindak politik uang," harapnya.

Reporter: Ryan Puspa Bangsa

Editor: Birny Birdieni