Mataram, Gatra.com - Kinerja penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi NTB tahun 2018 merupakan yang terburuk dalam satu dasawarsa terakhir. Sementara realisasi pendapatan daerah pada tahun 2018 minus 2,8 persen. Padahal dalam 10 tahun terakhir, baik dari sisi nominal maupun pertumbuhan pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan signifikan.

“Rata-rata pertumbuhan dalam periode 2008-2017 di NTB sekitar 20%. Padahal di saat bersamaan, daerah memiliki kebutuhan belanja daerah yang terus mengalami peningkatan. Akibatnya, terdapat deficit sekitar 297,6 miliar rupiah, yang juga menjadi nominal deficit tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir,” kata Plt Direktur Fitra NTB Ramli Ernanda di Mataram, Senin (15/4).

Menurut Ramli, merosotnya pendapatan daerah tahun 2018 disebabkan oleh menurunnya realisasi PAD. Pada tahun 2017, nominal PAD terealisasi sebesar 1.684,5 miliar rupiah. Lalu pada tahun berikutnya turun sekitar 24,2 miliar rupiah.

Dikatakan, penurunan PAD ini tidak terlepas dari merosotnya penerimaan deviden (laba) dari investasi permanen pemda pada BUMD maupun perusahaan lain.

Hal ini juga tampak dari mengecilnya kontribusi jenis penerimaan ini terhadap PAD. Disamping turunnya penerimaan retribusi daerah dan penerimaan PAD lain yang sah.

Kondisi ini berdampak terhadap tingkat kemandirian daerah dalam membiayai prioritas pembangunan.

Ramli menambahkan, penerimaan dari retribusi daerah mengalami penurunan signifikan, jauh dari potensi sebenarnya (mark down). Penurunan ini terjadi sejak tahun 2017 dengan realisasi sebesar 23,1 miliar rupiah dan kembali merosot pada 2018 menjadi 21 miliar rupiah.

Padahal pada tahun 2016 realisasinya mencapai 29,8 miliar rupiah. Dan, pada 2019 ini proyeksi penerimaan retribusi daerah hanya sebesar 23,8 miliar.

Menurut Ramli, kondisi dan kebijakan keuangan daerah memang kurang mendukung pencapaian visi NTB Gemilang. Hal tersebut terlihat dari berbagai indikator yang mencerminkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah maupun pengalokasian belanja daerah.

Nah, untuk meningkatkan peluang keberhasilan visi NTB Gemilang menurut Ramli, Fitra NTB merekomendasikan kepada pemerintah Provinsi NTB untuk mengoptimalkan penerimaan deviden dari investasi pemda pada BUMD maupun perusahaan lain, dengan meninjau kembali efektivitas penyertaan modal dan menempatkan para professional pada BUMD.

Selanjutnya, Pemprov NTB harus bisa memetakan potensi retribusi daerah yang dapat dihimpun agar proyeksi penerimaannya sesuai dengan kondisi riil.

Meningkatkan alokasi belanja program (belanja langsung), terutama proporsi belanja modal untuk peningkatan pemerataan infrastruktur layanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, serta infrastruktur pendukung untuk program prioritas sector pertanian dan pariwisata.

“Pemprov NTB juga harus bias mengidentifikasi potensi realokasi pada belanja program yang berorientasi pada aparatur dan administrasi perkantoran, agar dapat direalokasi untuk membiayai program prioritas,” kata pria kelahiran Lombok Tengah ini.

Reporter: Hernawardi

Editor: Anthony Djafar