Jakarta, Gatra.com - Amnesty Internasional meminta anggota DPR RI dan presiden terpilih dalam Pemilu 2019 melaksanakan 9 agenda prioritas masalah hak asasi manusia (HAM). Peneliti Senior Amnesty Internasional, Papang Hidayat menyebutkan, agenda tersebut berdasarkan hasil dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan.

"Sembilan isu HAM ini sebenarnya sudah menjadi penelitian Amnesty [International] sejak 1961. Berbagai isu HAM tadi masih terjadi sampai hari ini," kata Papang di Gedung HDI Hive Menteng, Jl. Probolinggo, Jakarta, Senin (15/4).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid pun mengatakan saat ini situasi HAM yang terjadi di Indonesia semakin lama kian memburuk. Salah satunya adalah kasus diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas di wilayah Indonesia, seperti pengusiran, pembakaran rumah ibadah dan tempat tinggal.

Bahkan pada tahun 2016, terdapat kasus diskriminasi, intimidasi, dan marginalisasi pada masyarakat minoritas seksual seperti LGBT. Bukan hanya publik yang melakukan diskriminasi, bahkan aparat keamanan pun ikut melakukan hal tersebut.

Usman pun berharap dengan adanya sembilan agenda prioritas HAM ini dapat menuntaskan penyelesaian masalah yang ada.

"Agenda HAM yang kami ajukan ini mengedepankan rencana aksi konkret yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan parlemen berikutnya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Sembilan agenda HAM tersebut diserahkan kepada kedua kubu lewat Maman Imanulhaq dari Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Ferry Mursyidan Baldan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN).

Inilah sembilan agenda HAM Prioritas dari Amnesty International, sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi hak atas kebenasan dan melindungi para pembela HAM

2. Menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, dan berkepercayaan.

3. Memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.

4. Menetapkan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat masa lalu.

5. Menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan ank perempuan.

6. Menghormati HAM di Papua.

7. Memastikan akuntabilitas untuk pelanggaran HAM di sektor bisnis kelapa sawit.

8. Menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan.

9. Mengakhiri pelecehan, intimidasi terjadap orang-orang LGBTI.