Jakarta, Gatra.com - Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Ma’ruf, Eva Kusuma Sundari, meminta kubu Prabowo-Sandi untuk tidak mendelegitimasi data penurunan kemiskinan di Indonesia. Per september 2018, angka kemiskinan menurun mencapai 9,66%.

"Ini bagian dari strategi 02 untuk mendelegitimasi semua sumber informasi, lembaga yang kredibel pun dijatuhkan, karena mereka ingin pesimisme muncul di pemilih dan mereka juga dengan sengaja menyebarkan hoaks,” ujar Eva di Jakarta, Sabtu, (13/4).

Penurunan angka kemiskinan ini berjalan lurus dengan angka kesenjangan sosial. Otomatis, jarak antara yang kaya dan miskin juga menurun.

Eva menambahkan, data BPS kerap kali dipolitisasi bahkan didelegitimasi oleh kubu penantang, seolah-olah data BPS tidak bisa dipercaya lantara data itu diproduksi hanya untuk menyenangkan pemerintah.

“Dan tentu penyebaran hoaks itu tidak disertai data. Sementara data sebaliknya soal kemajuan-kemajuan dilakukan delegetimasi. Soal kemiskinan, indeks gini rasio, yang kredibel adalah data BPS. Sehingga kalau pemerintah menyatakan penurunan, itu menggunakan data BPS. Bukan sebaliknya, BPS memproduksi data untuk pemerintah,” jelas dia.

BPS, lanjut politisi PDI Perjuangan ini telah diakui dan dipercaya oleh dunia sebagai lembaga statistik terpercaya.

“Dua atau tiga tahun lalu BPS mendapat penghargaan sebagai badan terbaik di dunia. Karena luas cakupannya, sampling hampir mendekati populasi. Sehingga BPS pernah diminta jadi koordinator dari BPS sedunia,” ujar Eva.

Juru bicara TKN Mukhamad Misbakhun menyebutkan, program ekonomi Jokowi erat kaitannya dengan pemerataan dan belanja sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, disamping agar angka kemiskinan bisa diatasi.

"Affirmative action keberpihakan itu ditegaskan dalam bentuk belanja sosial yang sangat signifikan. Bagaimana mengangkat derajat masyarakat bawah itu tetap bisa melakukan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari dengan kehadiran negara," ujar Misbakhun.

Menurut politisi Golkar ini, pemerintah terus bergerak membangun infrasturktur sekaligus membangun pemerataan untuk mempersempit jurang kesenjangan.

"Walaupun pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan akses, koneksifikasi, dan meningkatkan kualitas infrastruktur tetapi belanja sosial tetap dilakukan," katanya.

Wem Fernandez