Medan, Gatra.com - Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara mengenai aksi mahasiswa yang menyebut nama Prabowo dihadapannya usai memberikan kuliah umum di Universitas Pancabudi (Unpab), di Jalan Gatot Subroto, Medan, Jumat malam (12/4).

Saat itu, Luhut bercerita tentang bagaimana kondisi bangsa Indonesia yang terpecah belah karena perbedaan pilihan. “Memang massanya ini saya lihat terbelah dua. Lalu waktu saya naik ada yang provokasi. Saya bicara sekitar 20 menit sampai selesai. Dimana pun saya bicara saya tidak pernah bilang pilih paslon ini pilih paslon itu," katanya ketika dikonfirmasi awak media di Medan, Sabtu (13/4).

Ia kembali menegaskan bahwa ketika berbicara di depan mahasiswa selalu mengingatkan agar memilih pemimpin sesuai hati nurani dan tidak golput.

Baca Juga: Mahasiswa Unpab Usir Luhut Panjaitan Saat ‘Kampanyekan’ Jokowi

"Pergilah ke TPS besok tanggal 17 (April). Tanya hati nuranimu siapa yang mau kau pilih. Lalu saya jelaskan keadaan ekonomi saat ini. Selesai kuliah umum saya turun. Masih ada kumpulan mahasiswa. Saya lewati mereka kumpulan mahasiswa yang teriak ‘Prabowo, Prabowo’. Saya bilang nggak apa-apa, kami tos. Begitu terus, saya jalan sampai ke mobil. Saya tos dan banyak yang ajak selfie," ungkapnya.

"Itu sudah jam 10 (malam) kurang sedikit. Kalau mereka mahasiswa yang masih muda begitu kan sah-sah saja. Jadi kalau ada yang bilang saya diusir, saya nggak merasa diusir. Sudah selesai semua," imbuhnya.

Maka dari itu, ia tidak merasa diusir dari Unpab. Jika diusir, tambahnya, untuk apa ia berjalan di tengah-tengah mahasiswa.

" Saya hampiri mereka sambil jalan ke jalan besar. Ada yang teriak-teriak “Jokowi lagi, Jokowi lagi” ada pula yang teriak “Prabowo, Prabowo” . Tidak apa-apa kan, demokrasi. Asalkan tidak sampai berkelahi, bermusuhan. Dan kalau sudah selesai mencoblos nanti ya sudah selesai. Siapa pun yang menang ya itulah Indonesia," tuturnya.

Baca Juga: Pengamat Berharap Debat Terakhir Melahirkan Solusi

Luhut mengajak semua pihak untuk dewasa dalam berdemokrasi serta tidak mudah percaya berita-berita fitnah.

"Poin yang saya luruskan adalah tidak benar Presiden itu tidak memperhatikan umat Islam, kriminalisasi ulama. Lalu tidak benar Presiden terindikasi PKI. Presiden pada saat apel Danrem/Dandim pada Desember 2018, telah memerintahkan untuk meneliti gerakan-gerakan komunis di Indonesia. Pada Januari sudah ada laporannya secara berjenjang dari KASAD sampai Panglima TNI. Saya juga terima. Hasilnya tidak ditemukan itu," terangnya.

Kemudian mengenai tenaga kerja asing yang katanya ratusan ribu, ia menyebut tidak ditemukan juga. "Saya mau tanya, di mana itu? Kemudian dikatakan juga negara kita punya banyak utang, tidak benar. Hutang kita rendah kok. Utang kita hanya 29,6% dari PDB (Produk Domestik Bruto). Padahal utang itu boleh hingga 60% dari PDB. Lalu banyak lagi. Hal-hal semacam ini, berita-berita hoaks ini, jangan dijadikan referensi untuk menentukan pilihan," jelasnya.

Reporter: Putra TJ