Jakarta, Gatra.com- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengklaim bahwa 92% masyarakat Papua pro NKRI. Hal itu ia sampaikan setelah menjalani pertemuan dengan beberapa tokoh Papua dan rapat dengan Komite I DPR RI pada Selasa (25/5).

Mahfud menjelaskan, data itu didapatkan dari survei Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, ia tak menyebutkan secara rinci, seperti metode penelitian, profil responden, dan hal krusial dalam survei itu. Mahfud juga menyimpulkan beberapa responden yang menjawab 'terserah' diartikan sebagai 'setuju'.

"Menurut pemerintah, 92% masyarakat Papua pro NKRI, dari mana datanya? BIN melakukan survei bersama perguruan tinggi dan lain-lain, kesimpulannya 82% mendukung rancangan undang-undang Otsus, 10% itu bilang terserah, itu berarti setuju, dan 8% menolak," kata Mahfud melalui keterangan resminya, Selasa (25/5).

Mahfud menyebut 8% responden yang menolak itu ini terbagi tiga, yakni kelompok politik, kelompok klandestin, dan ada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Ia menyatakan, pemerintah saat ini fokus menyoroti KKB, karena menurutnya mengganggu masyarakat Papua yang masuk dalam 92% pro NKRI itu.

Selain bertemu dengan anggota Komisi I DPR untuk membahas Papua, Mahfud juga berdialog dengan tokoh-tokoh Papua, termasuk tokoh agama yang dikenal memiliki peran penting di sana. Dialog itu dilakukan Mahfud sejak dua bulan setelah dilantik sebagai Menko Polhukam.

Pada Senin (24/5), Menteri Pertahanan di era Gus Dur ini mengundang beberapa Keuskupan di Papua untuk berdialog di kantor Kemenko Polhukam. Mereka yang hadir antara lain Wakil Uskup Agats, Mgr. Innocentius Rettobjaan; Uskup Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi; tokoh Papua, Michael Manufandu; dan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Kardinal Ignatius Suharyo.

“Kita ajak dialog dan bertukar pikiran dengan siapa saja termasuk dengan beberapa tokoh yang bisa membuka ruang perdamaian dan keamanan bagi masyarakat Papua,” ujar Mahfud.

Selain dihadiri tokoh-tokoh asal Papua, dialog tersebut juga dihadiri perwakilan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Marsudi Syuhud, dan wakil dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis.

Selasa sore, setelah bertemu dengan anggota DPR, ia juga menerima para pendeta yang merupakan pimpinan Persekutuan Gerja-gereja Lembaga Injili Indonesia (PGLII). Hadir antara lain Ketua Umum PGLII, Pendeta Ronny Mandang, Ketua Majelis Pertimbangan Pendeta Nus Reimas, dan empat pengurus lainnya.