Bantul,  Gatra.com - Gerakan Solidaritas Pangan Jogja (SPJ) menolak penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) hari ini, Jumat (4/12).

SPJ adalah gerakan dari komunitas relawan untuk membantu masyarakat miskin Daerah Istimewa Yogyakarta selama pandemi Covid-19 dengan menyediakan nasi bungkus.

Melalui Pemerintah Kota Yogyakarta, SPJ diundang bertemu perwakilan Kemenpan RB. Undangan ini terkait pemberian penghargaan untuk SPJ di ajang TOP 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 Kemenpan-RB.

"Setelah melalui urun rembug dengan penanggung jawab dapur dan relawan, kami menolak untuk hadir dalam acara penerimaan kunjungan Kemenpan RB dan menolak penghargaan TOP 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19," kata Safiatudina, juru bicara SPJ di Dapur SPJ, Wonocatur, Bangutapan, Bantul.

Dina menjelaskan penolakan penghargaan itu lantaran SPJ bukanlah bentuk pelayanan publik, melainkan gerakan saling bantu dari rakyat untuk rakyat di masa pandemi. Gerakan ini hadir karena pemerintah dinilai tak mampu memberi akses kesehatan, pangan, dan kesejahteraan.

Selain itu, menurut Dina, SPJ bukan organisasi yang didukung modal besar. SPJ dihidupi banyak orang dan beroperasi tanpa batas provinsi. Penghargaan dari Kemenpan RB pun dianggap salah alamat.

"Penghargaan ini seharusnya diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang saling membantu kehidupan satu sama lain di masa sulit. Kami juga meminta memprioritaskan pemberian penghargaan kepada rakyat miskin berupa akses administrasi, kesehatan, pekerjaan dan pendidikan," lanjut Dina.

Menurut Dina, SPJ juga tidak membutuhkan pengakuan dari pemerintah untuk menghargai kerja mereka selama ini. SPJ bergerak atas dasar kepercayaan masyarakat dari donatur uang dan bahan makanan. Relawan dan kelompok petani mengirim sayur ke SPJ setiap minggu.

"Meski SPJ tidak lagi menerima dan mengelola donasi, semangat rakyat bantu rakyat atas dasar kepercayaan dan solidaritas tetap terus bergulir di berbagai inisiatif masyarakat sipil," kata Dina.

Koordinator SPJ Dapur Wonocatur, Andhika Kartika Putra, menceritakan gerakan solidaritas ini berawal dari kecemasan pemulung saat pemerintah meminta masyarakat tetap di rumah di masa pandemi sejak Maret lalu.

"Meraka adalah kelompok rentan karena tidak memiliki tabungan dan harus turun ke jalan setiap hari. Dari kecemasan itu, muncul inisiatif untuk menggalang dukungan dari jejaring yang melahirkan gerakan pembagian nasi bungkus," kata Andhika.

Dari donatur, selama Maret sampai Juni, SPJ membagikan 2.000-2.500 nasi bungkus setiap hari ke masyarakat terdampak pandemi di Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul. Nasi bungkus itu dibuat di 13 dapur umum.

"Sejak Juli lalu, kami sementara menghentikan kegiatan ini. Kami melihat kondisi perekonomian selama pandemi tidak semakin membaik. Kami memikirkan kondisi donatur yang akan semakin berat," ucapnya.

Mengenai kelanjutan gerakan ini, baik Dina maupun Andhika menyatakan SPJ belum menentukan langkah karena masih melihat situasi terbaru.