Medan, Gatra.com – Eldin bukan wali kota Medan pertama yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melainkan yang ketiga, selain Eldin ada beberapa pejabat di Sumatera Utara (Sumut) yang juga mengalami nasib yang sama. 

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menggiring Eldin harus menjejakkan kaki ke gedung merah putih dipastikan akan menambah panjang rasa kecewa masyarakat Sumut, khususnya Medan terhadap pemerintah. 

Baca Juga: KPK Tetapkan Wali Kota Medan Tersangka Suap Proyek

Hal itu diungkapkan oleh Dosen ilmu politik Universitas Sumatera Utara (USU) Ian Pasaribu kepada Gatra.com, di Medan, Rabu (16/10). 

Ian mengatakan bahwa penangkapan Eldin dan sejumlah pejabat daerah oleh tim penindakan KPK yang melakukan OTT dengan mengamankan Walikota Medan, Dzulmi Eldin di kota Medan, Selasa malam (15/10) adalah penambah catatan sejarah buruk dalam menjalankan roda pemerintah di Medan.

Baca Juga: Sebelum Kena OTT, Eldin Hadiri Syukuran Komisioner KPK

Penangkapan tersebut harus menjadi pelajaran bagi warga untuk menentukan sikap dalam memilih pemimpin. Kesalahan terbesar dalam kasus korupsi terletak pada pelaku korupsi, termasuk niat dan keinginannya. Namun kesempatan untuk korupsi tersebut terjadi karena ada peluang yang diberikan.

“Hal pertama untuk memperkecil peluang korupsi ada pada proses seleksi yang dilakukan masyarakat sebelum menentukan pilihan siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Karena itu OTT ini menjadi pelajar berharga bagi warga Sumut, khususnya Medan,” jelasnya.

Baca Juga: Pemko Medan Menanti Status Eldin

Terlebih menurut Ian, Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 masyarakat Medan diingatkan untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan. Karena tiga Wali Kota Medan yang berurusan dengan KPK adalah produk Pilkada, pemilihan langsung oleh masyarakat. 

“Inikan pelajaran. Kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihan itu penting. Jadi kita harus lebih selektif dalam memilih. Tidak hanya sekedar melihat dari kedekatan tertentu. Melainkan objektivitas terhadap subjek yang kita pilih,” katanya. 

Baca Juga: Terjaring OTT Kekayaan Walikota Medan Rp 20,3 Miliar

Ian mengatakan bahwa OTT terhadap Eldin dapat dijadikan alasan untuk lebih mengenal siapa calon kepala daerah yang akan dipilih. Terlebih menjelang Pilkada di sejumlah daerah.

“Karena memberantas korupsi pertama sekali harus dilakukan dengan memilih pemimpin yang tepat dan konsisten menolak korupsi itu sendiri,” jelasnya. 

Konsisten menurut Ian bukan hanya lewat perkataan. Melainkan dari perbuatan, serta menghindari peluang terhadap korupsi itu sendiri. “Selama ini banyak pejabat mengatakan konsisten menolak korupsi. Tetapi komitmen untuk tidak korupsi sangat minim,” tambahnya. 

Reporter: Baringin Lumban Gaol