Sri Sultan dan Lakon Ketoprakan Presiden Yudhoyono menyatakan, jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur bisa diperpanjang dua tahun. Ada dua hal yang mengundang tanggapan Sultan. Pertama, tentang masa perpanjangan jabatan gubernur dua tahun. Kalau Sri Sultan tetap ingin menjadi gubernur sekaligus terjun menjadi capres atau cawapres, kata SBY, itu hanya ada dalam ketoprak. Setidaknya ucapan itu mengundang tafsiran, kalau benar Sri Sultan HB X berniat ikut dalam kontes menuju RI-1 atau RI-2, ini dianggap hal yang janggal, tidak pantas. Kedua, tentang status DIY. Presiden menegaskan bahwa pemerintah sangat menghormati keistimewaan DIY. Meski di DPR terdapat banyak pandangan, pemerintah harus memandang jernih. Jika tidak, dikhawatirkan muncul negara dalam negara. Presiden menjelaskan, sejarahnya dulu, Sri Sultan HB IX menyatakan bergabung dengan Republik. Itu harus diberikan penghargaan. Kerajaan yang lain juga begitu. Di Indonesia ini banyak kerajaan. Kalau Yogyakarta dibedakan, yang lain akan ikut menuntut. Pemerintah Yogyakarta terancam vakum.
[Nasional, Gatra Nomor 45 Beredar Kamis, 18 September 2008] [ Print | Email ]
YANG HANGAT
Saksi Kasus Muchdi PR BIN Terkait Pembunuhan Munir Jakarta, 23 September 2008 15:48 Koordinator Kontras, Usman Hamid, mengatakan bahwa kesimpulan tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir, ditemukan adanya keterkaitan kasus itu dengan Badan Intelijen Negara. [ Print | Email ]
Urbanisasi Pasca Lebaran Pemprov Operasi Yustisi di 33 Titik Jakarta, 23 September 2008 15:12 Untuk menangkal arus urbanisasi selepas lebaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan operasi penertiban atau yustisi yang akan dilakukan di 33 titik ibukota. [ Print | Email ]
Maia dan Dhani Resmi Cerai Jakarta, 23 September 2008 15:04 Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya mengetok palu, mengabulkan permohonan cerai Maia Estianty terhadap Ahmad Dhani Prasetyo. Anak-anak di bawah asuhan Maia. [ Print | Email ]
Lingkar Nagreg Kurangi 40 Persen Kemacetan Bandung, 23 September 2008 14:38 Jalur lingkar Nagreg, Kabupaten Bandung, yang mulai dibuka saat mudik lebaran ini, diprediksi dapat mengurangi 40 persen kepadatan di jalur lama (tanjakan). [ Print | Email ]
Otomotif - Formula 1 Singapura Gunakan Bendera Digital Singapura, 23 September 2008 14:34 Lebih dari 50 tahun, panitia perlombaan mengibaskan bendera berwarna bila ada insiden dalam Formula 1. Namun di Singapura, untuk kali pertama dilengkapi dengan bendera digital yang menyala. [ Print | Email ]
Pemudik Melanggar Tak Akan Ditilang Cirebon, 23 September 2008 14:28 Kapolwil Cirebon mengatakan, pelanggaran oleh pemudik bersepeda motor, seperti bawa penumpang lebih dari tiga orang, akan diberikan teguran, bukan tilang. [ Print | Email ]
Yudi Latif Puasa Politik Sekiranya semua warga mampu "berpuasa", gumpalan lemak yang berlebih pada satu kelompok bisa disalurkan menjadi energi hidup bagi kelompok lain, tidak menjelma menjadi kolesterol keserakahan sebagai biang kelumpuhan sosial. [ Print | Email ]
Pakistan Pasca-Musharraf Bagaimana kira-kira Pakistan pasca-Musharraf? Bisa makin stabil dengan syarat mutlak dua partai besar, PPP dan Liga Muslim-N, bersedia berbagi kekuasaan secara adil, demi hari depan Pakistan yang tak pernah luput dari pertentangan politik yang berdarah-darah. [ Print | Email ]
Radhar Panca Dahana Bendera 1/3 Tiang Teriakan "merdeka" kini sungguh tak hanya berdimensi baru, melainkan juga mendapatkan tantangan tersulitnya. Ketika ia harus diperjuangkan untuk melawan musuh yang juga ada dalam diri kita sendiri. [ Print | Email ]
Alkisah
Presiden Yudhoyono menyatakan, jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur bisa diperpanjang dua tahun. Ada dua hal yang mengundang tanggapan Sultan. Pertama, tentang masa perpanjangan jabatan gubernur dua tahun. Kalau Sri Sultan tetap ingin menjadi gubernur sekaligus terjun menjadi capres atau cawapres, kata SBY, itu hanya ada dalam ketoprak. Setidaknya ucapan itu mengundang tafsiran, kalau benar Sri Sultan HB X berniat ikut dalam kontes menuju RI-1 atau RI-2, ini dianggap hal yang janggal, tidak pantas. Kedua, tentang status DIY. Presiden menegaskan bahwa pemerintah sangat menghormati keistimewaan DIY. Meski di DPR terdapat banyak pandangan, pemerintah harus memandang jernih. Jika tidak, dikhawatirkan muncul negara dalam negara. Presiden menjelaskan, sejarahnya dulu, Sri Sultan HB IX menyatakan bergabung dengan Republik. Itu harus diberikan penghargaan. Kerajaan yang lain juga begitu. Di Indonesia ini banyak kerajaan. Kalau Yogyakarta dibedakan, yang lain akan ikut menuntut. Pemerintah Yogyakarta terancam vakum.
Yudi Latif
Radhar Panca Dahana
