Aceh Misi Khusus Wali Nanggroe DPR Aceh berencana bertemu Hasan Tiro di Swedia terkait rencana pembentukan wali nanggroe. Mereka membawa setumpuk dokumen Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe. "Anggota tim perancang qanun akan ke Swedia menemui Muhammad Hasan di Tiro, untuk meminta masukan serta saran mengenai bentuk wali nanggroe," ujar Ketua Badan Penghormatan DPRA, Syafruddin Budiman. Dalam penyusunan Raqan Wali Nanggroe (WN), pimpinan KPA meminta agar jabatan WN diserahkan kepada Hasan Tiro, yang semasa konflik didaulat sebagai WN oleh GAM. Tak hanya itu. Mereka juga meminta agar jabatan itu tak sebatas lembaga primordial. Mantan anggota GAM ngotot, posisi wali nanggroe lebih tinggi dari gubernur. Bisa memicu perpecahan di masyarakat. "Padahal, perlu dialog di internal masyarakat Aceh, jangan sampai wali nanggroe kemudian diposisikan dalam hal berbeda," Anggota Komisi II DPR, Ferry Mursyidan Baldan, yang juga Ketua Pansus RUU Pemerintahan Aceh menegaskan.
[Nasional, Gatra Nomor 42 Beredar Kamis, 28 Agustus 2008] [ Print | Email ]
YANG HANGAT
Denny Indrayana Jadi Staf Khusus Presiden Jakarta, 1 September 2008 15:52 Denny Indrayana diangkat menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, mulai 29 Agustus 2008. Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada itu berniat berjuang "dari dalam". [ Print | Email ]
Perwira Polda Sumut Bersumpah Tidak KKN Medan, 1 September 2008 15:48 Ratusan pejabat utama, Kapoltabes, Kapolres dan perwira di Polda Sumatera Utara bersumpah untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugas. [ Print | Email ]
Panwaslu Temukan 15 Pelanggaran Pilkada Sumsel , 1 September 2008 15:34 Panwaslu menemukan 15 pelanggaran dalam Pilkada Sumatera Selatan (Sumsel), baik bersifat administrasi maupun pidana (fitnah dalam kampanye dan black campaign). [ Print | Email ]
Sepak Bola Inter Kontrak Quaresma Porto, 1 September 2008 12:48 Inter Milan sepakat untuk mengontrak pemain sayap Portugal dari FC Porto, Ricardo Quaresma, selama tiga tahun dengan transfer senilai 24,6 juta euro (36,26 juta dolar). [ Print | Email ]
Tenis - AS Terbuka Janković Dekati Posisi Puncak New York, 1 September 2008 12:38 Jelena Janković semakin dekat meraih gelar grand slam pertamanya dan merebut kembali peringkat satu dunia dengan kemenangan 3-6, 6-2, 6-1 atas petenis Denmark, Caroline Wozniacki, pada AS Terbuka, Minggu (31/8). [ Print | Email ]
Radhar Panca Dahana Bendera 1/3 Tiang Teriakan "merdeka" kini sungguh tak hanya berdimensi baru, melainkan juga mendapatkan tantangan tersulitnya. Ketika ia harus diperjuangkan untuk melawan musuh yang juga ada dalam diri kita sendiri. [ Print | Email ]
Eep Saefulloh Fatah Inisiasi Menyusu Dini Proses IMD putri Kapten (Inf) Agus Harimutri dan Annisa Larasati itu secara simbolik menegaskan pemihakan keluarga besar presiden terhadap perjuangan pemberian hak-hak asasi anak dan penyiapan generasi unggul Indonesia. [ Print | Email ]
Yudi Latif Neo-Depolitisasi Siapa pun yang punya kehendak untuk memimpin bangsa ini, tokoh tua ataupun muda, hendaklah mereka memiliki kesiapan "mengorbankan" dirinya demi "menyelamatkan" bangsanya. Hanya dengan cara itu, kepercayaan dan harapan rakyat pada politik dan republik bisa dipulihkan. [ Print | Email ]
Alkisah
DPR Aceh berencana bertemu Hasan Tiro di Swedia terkait rencana pembentukan wali nanggroe. Mereka membawa setumpuk dokumen Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe. "Anggota tim perancang qanun akan ke Swedia menemui Muhammad Hasan di Tiro, untuk meminta masukan serta saran mengenai bentuk wali nanggroe," ujar Ketua Badan Penghormatan DPRA, Syafruddin Budiman. Dalam penyusunan Raqan Wali Nanggroe (WN), pimpinan KPA meminta agar jabatan WN diserahkan kepada Hasan Tiro, yang semasa konflik didaulat sebagai WN oleh GAM. Tak hanya itu. Mereka juga meminta agar jabatan itu tak sebatas lembaga primordial. Mantan anggota GAM ngotot, posisi wali nanggroe lebih tinggi dari gubernur. Bisa memicu perpecahan di masyarakat. "Padahal, perlu dialog di internal masyarakat Aceh, jangan sampai wali nanggroe kemudian diposisikan dalam hal berbeda," Anggota Komisi II DPR, Ferry Mursyidan Baldan, yang juga Ketua Pansus RUU Pemerintahan Aceh menegaskan.
Radhar Panca Dahana
Eep Saefulloh Fatah
Yudi Latif
