Layanan Paspor Sistem Baru Kok Bikin Mandek Peralihan dari sistem lama ke sistem baru sempat mengakibatkan pelayanan pembuatan paspor jadi memble. Persoalan muncul lantaran perubahan itu terkesan tidak dipersiapkan secara matang. Misalnya, sistem koneksi di daerah belum terhubung dengan pusat. Juga banyaknya petugas imigrasi yang belum menguasai pengoperasiannya. Di Kantor Imigrasi Kelas IA Palembang, misalnya, peralatan baru di ruang pelayanan hanya menjadi pajangan. Dokumen yang dikirim selalu dikembalikan karena sistem online belum jalan. Akibatnya, itu tadi, pelayanan jadi mandek. Padahal, biasanya dapat melayani pembuatan 50-60 paspor. Kecaman keras dilontarkan Rustam Effendi, anggota Komisi IX DPR. Ia prihatin melihat banyaknya TKI yang gagal berangkat ke luar negeri karena paspornya belum kelar. "Sudah selayaknya KPK melakukan pengusutan terhadap perusahaan yang menangani pembuatan paspor sistem baru ini," katanya. Kasubag Humas Ditjen Imigrasi, Agato, menampik tudingan bahwa pelaksanaan sistem baru itu tidak siap.
[Hukum, Gatra Nomor 41 Beredar Kamis, 21 Agustus 2008] [ Print | Email ]
YANG HANGAT
Skandal Aliran Dana BI Anwar: BI Manipulasi Pembukuan Jakarta, 25 Agustus 2008 14:58 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution menuding Bank Indonesia telah melakukan manipulasi pembukuan dalam kasus aliran dana bank sentral sebesar Rp100 miliar. [ Print | Email ]
Hadiah Prestasi Atlet Ketua KONI Serahkan Bonus di Bui Jakarta, 25 Agustus 2008 14:40 Ketua KONI Kaltim, Suwarna AF, menyerahkan bonus bagi atlet Kaltim yang meraih medali pada PON XVII di LP Cipinang, Senin (25/8). Namun, atlet mengeluhkan besarnya potongan pajak yang harus dibayar. [ Print | Email ]
Pasca Penggusuran Penghuni Taman BMW Akan Dipulangkan Jakarta, 25 Agustus 2008 13:56 Sekitar 4.000 penghuni ilegal Taman Bersih, Manusiawi, dan Wibawa (BMW), akan dipulangkan ke kampung masing-masing selepas aksi penggusuran, Minggu (24/8) pagi. [ Print | Email ]
Skandal Aliran Dana BI Anwar Bantah Pemusnahan Dokumen BI Jakarta, 25 Agustus 2008 13:52 Ketua BPK Anwar Nasution membantah pernah memerintahkan pejabat Bank Indonesia (BI) untuk memusnahkan dokumen aliran dana bank sentral sebesar Rp100 miliar. [ Print | Email ]
Elpiji 12 Kg Tak Disubsidi Jakarta, 25 Agustus 2008 13:40 Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah tidak mengatur harga elpiji 12 kg, karena bahan bakar tersebut tidak mendapat subsidi. Sesuai aturan, elpiji 12 kg termasuk jenis bahan bakar umum yang tidak mendapat subsidi. [ Print | Email ]
Yudi Latif Neo-Depolitisasi Siapa pun yang punya kehendak untuk memimpin bangsa ini, tokoh tua ataupun muda, hendaklah mereka memiliki kesiapan "mengorbankan" dirinya demi "menyelamatkan" bangsanya. Hanya dengan cara itu, kepercayaan dan harapan rakyat pada politik dan republik bisa dipulihkan. [ Print | Email ]
Radhar Panca Dahana Ongkos Tinggi Demokrasi Ini... Tentu saja bukan para calon itu yang membayar? Partai politik? Juga bukan. Para cukong? Juga bukan. Kalaupun uang meluncur dari telapak tangan atau kas mereka, semua itu hanyalah medium atau perantara dari sumber uang yang sebenarnya, yang tidak lain adalah: rakyat semesta. [ Print | Email ]
Sisi Gelap Itu Jangan Ditutupi Tampaknya sudah menjadi aksioma bahwa setiap kekuasaan sering benar bersahabat dengan kekerasan. Agama dalam banyak kasus hanya dipakai untuk menopang sistem kekuasaan yang korup sekalipun. [ Print | Email ]
Alkisah
Peralihan dari sistem lama ke sistem baru sempat mengakibatkan pelayanan pembuatan paspor jadi memble. Persoalan muncul lantaran perubahan itu terkesan tidak dipersiapkan secara matang. Misalnya, sistem koneksi di daerah belum terhubung dengan pusat. Juga banyaknya petugas imigrasi yang belum menguasai pengoperasiannya. Di Kantor Imigrasi Kelas IA Palembang, misalnya, peralatan baru di ruang pelayanan hanya menjadi pajangan. Dokumen yang dikirim selalu dikembalikan karena sistem online belum jalan. Akibatnya, itu tadi, pelayanan jadi mandek. Padahal, biasanya dapat melayani pembuatan 50-60 paspor. Kecaman keras dilontarkan Rustam Effendi, anggota Komisi IX DPR. Ia prihatin melihat banyaknya TKI yang gagal berangkat ke luar negeri karena paspornya belum kelar. "Sudah selayaknya KPK melakukan pengusutan terhadap perusahaan yang menangani pembuatan paspor sistem baru ini," katanya. Kasubag Humas Ditjen Imigrasi, Agato, menampik tudingan bahwa pelaksanaan sistem baru itu tidak siap.
Yudi Latif
Radhar Panca Dahana
