Sidang Kecelakaan Garuda Pilot Ceroboh Mana Pasalnya Untuk pertama kalinya di Indonesia, pilot diadili karena kecelakaan pesawat terbangnya. Jaksa mendakwa Marwoto sengaja melanggar hukum dengan cara menghancurkan pesawat hingga mengakibatkan lenyapnya nyawa orang lain. Sanksinya berat. Jika terbukti, Marwoto bisa terancam hukuman seumur hidup. Kuasa hukum Marwoto, Moh. Assegaf, menganggap dakwaan jaksa tidak nalar. “Mana mungkin ada pilot sengaja menghilangkan nyawa penumpangnya,” kata Assegaf. Kalaupun ada kelalaian yang dilakukan, menurut pengacara yang dibesarkan di LBH Jakarta itu, seharusnya kliennya dijerat dengan Undang-Undang (UU) Penerbangan (UU Nomor 15 Tahun 1992), bukan dengan KUHP. Menurut Assegaf pula, penggunaan UU Penerbangan lebih tepat, karena undang-undang itu pun mengatur ketentuan pidana bagi pilot yang melakukan tindakan yang dianggap membahayakan penumpang pesawat. Beberapa pasal dalam UU Penerbangan memang mengatur sanksi pidana. Tapi sanksi yang diatur dalam UU Penerbangan jauh lebih ringan daripada sanksi pada KUHP.
[Hukum, Gatra Nomor 38 Beredar Kamis, 7 Agustus 2008] [ Print | Email ]
YANG HANGAT
Kasus Wamena TNI Hanya Fokus Jaga Perbatasan Bandung, 13 Agustus 2008 17:46 Panglima TNI Jenderal (TNI) Joko Santoso mengatakan, pihaknya tak akan mencampuri kasus penembakan di Wamena, melainkan fokus menjaga perbatasan Papua. [ Print | Email ]
Mantan Kajari Jakpus Terima Dana BI Jakarta, 13 Agustus 2008 16:16 Salman, ketika menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, menerima uang sebesar 900 ribu dolar AS dari mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Iwan R. Prawiranata. [ Print | Email ]
Utang PDAM Surakarta Fantastis Solo, 13 Agustus 2008 15:26 PDAM Surakarta masih menunggak utang Rp 60 miliar. Sebuah nilai yang fantastis, mengingat pendapatan asli daerah (PAD) daerah ini pada 2007 hanya Rp75 miliar. [ Print | Email ]
Jumpa Pers Presiden Penetapan Caleg Berdasarkan Suara Terbanyak Jakarta, 13 Agustus 2008 14:16 Presiden menyambut baik sikap parpol, yang memutuskan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, karena sejalan dengan sikap awal pemerintah. [ Print | Email ]
Jelang 17 Agustusan Sebanyak 6.000 Napi di Jatim Dapat Remisi Surabaya, 13 Agustus 2008 14:06 Sedikitnya 6.000 napi di Jawa Timur mendapat remisi peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2008. Ada yang dikurangi hukumannya, ada yang langsung bebas. [ Print | Email ]
Renang Phelps Sabet Medali Emas ke-10 Beijing, 13 Agustus 2008 12:08 Michael Phelps meraih medali emas yang ke-10 dalam Olimpiade, ketika memenangi nomor 200m gaya kupu-kupu putra pada Olimpiade Beijing di Water Cube, Rabu (13/8). [ Print | Email ]
Yudi Latif Neo-Depolitisasi Siapa pun yang punya kehendak untuk memimpin bangsa ini, tokoh tua ataupun muda, hendaklah mereka memiliki kesiapan "mengorbankan" dirinya demi "menyelamatkan" bangsanya. Hanya dengan cara itu, kepercayaan dan harapan rakyat pada politik dan republik bisa dipulihkan. [ Print | Email ]
Radhar Panca Dahana Ongkos Tinggi Demokrasi Ini... Tentu saja bukan para calon itu yang membayar? Partai politik? Juga bukan. Para cukong? Juga bukan. Kalaupun uang meluncur dari telapak tangan atau kas mereka, semua itu hanyalah medium atau perantara dari sumber uang yang sebenarnya, yang tidak lain adalah: rakyat semesta. [ Print | Email ]
Sisi Gelap Itu Jangan Ditutupi Tampaknya sudah menjadi aksioma bahwa setiap kekuasaan sering benar bersahabat dengan kekerasan. Agama dalam banyak kasus hanya dipakai untuk menopang sistem kekuasaan yang korup sekalipun. [ Print | Email ]
Alkisah
Untuk pertama kalinya di Indonesia, pilot diadili karena kecelakaan pesawat terbangnya. Jaksa mendakwa Marwoto sengaja melanggar hukum dengan cara menghancurkan pesawat hingga mengakibatkan lenyapnya nyawa orang lain. Sanksinya berat. Jika terbukti, Marwoto bisa terancam hukuman seumur hidup. Kuasa hukum Marwoto, Moh. Assegaf, menganggap dakwaan jaksa tidak nalar. “Mana mungkin ada pilot sengaja menghilangkan nyawa penumpangnya,” kata Assegaf. Kalaupun ada kelalaian yang dilakukan, menurut pengacara yang dibesarkan di LBH Jakarta itu, seharusnya kliennya dijerat dengan Undang-Undang (UU) Penerbangan (UU Nomor 15 Tahun 1992), bukan dengan KUHP. Menurut Assegaf pula, penggunaan UU Penerbangan lebih tepat, karena undang-undang itu pun mengatur ketentuan pidana bagi pilot yang melakukan tindakan yang dianggap membahayakan penumpang pesawat. Beberapa pasal dalam UU Penerbangan memang mengatur sanksi pidana. Tapi sanksi yang diatur dalam UU Penerbangan jauh lebih ringan daripada sanksi pada KUHP.
Yudi Latif
Radhar Panca Dahana
