Tidak Lagi untuk Kartel SMS Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan adanya kartel pesan singkat (SMS) yang dilakukan operator telepon genggam. Dalam pembacaan putusan perkaranya, tim KPPU menetapkan enam operator telepon seluler --yaitu Excelcomindo Pratama (XL), Telkomsel, Telkom, Bakrie Telecom, Mobile-8 Telecom, dan Smart Telecom-- bersalah karena menerapkan kartel. Sedangkan Indosat, Hutchison, dan Natrindo Telepon Seluler (NTS) tidak terbukti melakukan kartel SMS. Telkomsel dan XL mendapat denda terbesar, masing-masing Rp 25 milyar. Telkom Rp 18 milyar, Bakrie Telecom Rp 4 milyar, dan Mobile-8 Telecom Rp 5 milyar. Menurut Dedie, kartel SMS terjadi sejak tahun 2004 hingga 1 April 2008, bersamaan dengan pemberlakukan aturan baru tentang tarif telepon. Awal periode ini ditandai dengan masuknya para pemain seluler baru, menyusul keberadaan Indosat, Telkomsel, dan XL. Nah, pada masa ini, tim pemeriksa KPPU menemukan fakta bahwa PKS interkoneksi antar-operator yang menetapkan tarif SMS tak boleh lebih rendah dari Rp 250. Kartel SMS merugikan konsumen hingga Rp 2,8 trilyun.
[Ekonomi, Gatra Nomor 33 Beredar Kamis, 26 Juni 2008] [ Print | Email ]
YANG HANGAT
Kenaikan Harga Elpiji Beratkan Warga Depok, 1 Juli 2008 16:26 Sejumlah warga Depok mengeluhkan kenaikan harga gas elpiji 12 kg sebesar 23 persen, dari Rp51.000 jadi Rp63.000 per tabung, karena semakin menambah beban biaya hidup. [ Print | Email ]
Kasus Suap Anggota DPR Bulyan Royan Transaksi via Money Changer Jakarta, 1 Juli 2008 16:12 KPK mengungkapkan, transaksi pemberian uang 66 ribu dolar AS dan 5.500 Euro kepada anggota DPR Bulyan Royan dilakukan melalui money changer. [ Print | Email ]
Hakim Agung Bantah Kenal Ayin Jakarta, 1 Juli 2008 15:00 Marina Sidabutar, hakim agung yang namanya disebut-sebut dalam rekaman perbincangan Artalyta Suryani, menyatakan bahwa putusan yang diambilnya terhadap suatu perkara tidak akan dipengaruhi siapapun. [ Print | Email ]
Jelang Pemilu 2009 Presiden: Polri Hendaknya Netral Jakarta, 1 Juli 2008 14:52 Presiden Yudhoyono, saat peringatan HUT ke-62 Polri di Monas, Jakarta, meminta lembaga ini tetap bersikap netral dan proporsional, menghadapi pemilihan umum 2009. [ Print | Email ]
Klinik Gratis Buka di Masjid-masjid Tahun Depan Bogor, 1 Juli 2008 14:48 Klinik kesehatan Ibnu Sina, yang dibangun oleh Badan Amil Zakat (BAZ) setempat, akan dibuka di setiap kecamatan di Kota Bogor. Ditargetkan dapat beroperasi mulai 2009. [ Print | Email ]
PI, IM, & IM: Bacaan Wajib Pemimpin Setelah hampir 63 tahun Indonesia merdeka, apakah cita-cita kemerdekaan semakin mendekat atau malah semakin menjauh? Adalah tugas kita masing-masing untuk memberikan jawaban secara jujur dan lugas. [ Print | Email ]
Radhar Panca Dahana Paradoks Indonesia Lebih senang menonton hiburan yang melenakan ketimbang membahas dan mencari solusi hidup yang kian rumit. Lebih berkhayal tentang "sukses yang gampang" ketimbang "kerja yang keras dan susah". [ Print | Email ]
Eko Budihardjo Elite Perlu "Menungging" Mesti diingat bahwa hungry people dengan mudah menjadi angry people, apalagi bila mereka merasa diperlakukan tidak adil. Para elite politik mesti belajar dari kearifan lokal warisan nenek moyang. [ Print | Email ]
Alkisah
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan adanya kartel pesan singkat (SMS) yang dilakukan operator telepon genggam. Dalam pembacaan putusan perkaranya, tim KPPU menetapkan enam operator telepon seluler --yaitu Excelcomindo Pratama (XL), Telkomsel, Telkom, Bakrie Telecom, Mobile-8 Telecom, dan Smart Telecom-- bersalah karena menerapkan kartel. Sedangkan Indosat, Hutchison, dan Natrindo Telepon Seluler (NTS) tidak terbukti melakukan kartel SMS. Telkomsel dan XL mendapat denda terbesar, masing-masing Rp 25 milyar. Telkom Rp 18 milyar, Bakrie Telecom Rp 4 milyar, dan Mobile-8 Telecom Rp 5 milyar. Menurut Dedie, kartel SMS terjadi sejak tahun 2004 hingga 1 April 2008, bersamaan dengan pemberlakukan aturan baru tentang tarif telepon. Awal periode ini ditandai dengan masuknya para pemain seluler baru, menyusul keberadaan Indosat, Telkomsel, dan XL. Nah, pada masa ini, tim pemeriksa KPPU menemukan fakta bahwa PKS interkoneksi antar-operator yang menetapkan tarif SMS tak boleh lebih rendah dari Rp 250. Kartel SMS merugikan konsumen hingga Rp 2,8 trilyun.
Radhar Panca Dahana
Eko Budihardjo
