Kasus BLBI Bukan Yurisdiksi KPK Masa tugas pimpinan KPK segera berakhir, Desember nanti. Di samping catatan positif, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mencatat kinerja buruk KPK. Sejauh ini, misalnya, KPK hanya menyentuh kasus korupsi kecil. "Masih banyak kasus korupsi besar yang belum tersentuh KPK," kata Adnan Topan Husodo. Anggota Badan Pekerja ICW itu mencontohkan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah menguras kas negara hingga ratusan trilyun rupiah. Mengenai kritik ICW soal kasus BLBI, KPK beralasan bahwa kasus BLBI bukan yurisdiksinya. Kasus BLBI terjadi pada saat masih berlakunya undang-undang korupsi yang lama (UU Nomor 3 Tahun 1971). Yurisdiksi KPK hanya menangani kasus korupsi yang terjadi setelah disahkannya undang-undang korupsi yang baru (UU Nomor 31 Tahun 1999). "Secara yuridis, KPK tidak bisa menangani kasus-kasus BLBI," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Tumpak Hatorangan Panggabean, kepada Gatra. Soal tudingan KPK tidak berani menyentuh petinggi dari institusi kejaksaan dan kepolisian, Tumpak menjelaskan bahwa hal itu bukan karena ada intervensi. Melainkan karena KPK belum pernah menerima laporannya.
[Nasional, Gatra Edisi Khusus Beredar Kamis, 16 Agustus 2007] [ Print | Email ]
YANG HANGAT
Halimah Yakin, Sita Harta Bambang Dikabulkan Jakarta, 22 Agustus 2007 17:00 Halimah Agustina Kamil yakin jika majelis hakim bakal mengabulkan permohonan sita harta bersama dengan suaminya, Bambang Trihatmodjo, yang diajukannya beberapa waktu lalu. [ Print | Email ]
Lexie M Giroth Pesan Formalin yang Tahan Tiga Hari Bandung, 22 Agustus 2007 16:04 Saksi Yorry Rawaway, dalam sidang tewasnya praja IPDN Cliff Muntu di PN Bandung mengungkapkan, Dekan Lexie sempat memesan formalin untuk mengawetkan mayat selama tiga hari. [ Print | Email ]
Sikapi Gagalnya Interpelasi DPR Korban Lumpur Lapindo Masa Bodoh Sidoarjo, 22 Agustus 2007 14:52 Warga korban Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo tampak masa bodoh, menyikapi gagalnya pengajuan interpelasi DPR. Bagi mereka, yang penting ganti-rugi lancar. [ Print | Email ]
Islam di Tangan Erdogan Tetapi Erdogan tidak kehilangan akal. AKP cepat mendukung upaya amendemen konstitusi yang membuka jalan baginya untuk jadi perdana menteri, dan berhasil. Pada Maret 2003 ia dilantik jadi perdana menteri. [ Print | Email ]
Radhar Panca Dahana Bersekutu dengan Waktu Berbagai pihak ingin segalanya terjadi cepat, kalau bisa pada saat ini juga. Ingin demokrasi bebas, langsung praktek. Untuk itu, amandemen konstitusi segera. Ingin pemilu langsung, aplikasikan segera, tahun ini juga. [ Print | Email ]
Yudi Latif Kesempatan dalam Kesempitan Di masa depan, iklim berusaha di daerah itu akan lebih sehat jika otoritas regulasi negara berjalan secara fungsional dan proporsional, korupsi diberantas, dan pelayanan publik diperbaiki. [ Print | Email ]
Alkisah
Masa tugas pimpinan KPK segera berakhir, Desember nanti. Di samping catatan positif, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mencatat kinerja buruk KPK. Sejauh ini, misalnya, KPK hanya menyentuh kasus korupsi kecil. "Masih banyak kasus korupsi besar yang belum tersentuh KPK," kata Adnan Topan Husodo. Anggota Badan Pekerja ICW itu mencontohkan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah menguras kas negara hingga ratusan trilyun rupiah. Mengenai kritik ICW soal kasus BLBI, KPK beralasan bahwa kasus BLBI bukan yurisdiksinya. Kasus BLBI terjadi pada saat masih berlakunya undang-undang korupsi yang lama (UU Nomor 3 Tahun 1971). Yurisdiksi KPK hanya menangani kasus korupsi yang terjadi setelah disahkannya undang-undang korupsi yang baru (UU Nomor 31 Tahun 1999). "Secara yuridis, KPK tidak bisa menangani kasus-kasus BLBI," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Tumpak Hatorangan Panggabean, kepada Gatra. Soal tudingan KPK tidak berani menyentuh petinggi dari institusi kejaksaan dan kepolisian, Tumpak menjelaskan bahwa hal itu bukan karena ada intervensi. Melainkan karena KPK belum pernah menerima laporannya.
Radhar Panca Dahana
Yudi Latif
